Minimal 8 Persen Dana Desa dapat Digunakan Penanganan Pandemi Covid-19

SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Desa dapat menggunakan dana desanya untuk penanganan pandemi Covid-19. Minimal 8 persen dana desa yang dapat digunakan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran DJPK Kementerian Keuangan/Kemenkeu nomer 2 tahun 2021.

Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya pada Rakor Percepatan Pencairan Dana Desa dan Konsolidasi Pendampingan Desa Provinsi Jatim tahun 2021 di Dyndra Convention Center Surabaya, Jumat (12/2/2021).

Dalam Rakor tersebut menghadirkan nara sumber secara virtual Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid serta Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim Dedi Supandi yang hadir secara langsung. Rakor tersebut dihadiri seluruh bupati di Jawa Timur.

Gubernur Jatim Hj. Khofifah mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 dengan memakai dana desa juga diatur dalam Instruksi Kementerian Desa/Inmendesa nomer 1 tahun 2021.

Dalam Inmendesa tersebut menyebutkan dana desa dapat digunakan untuk PPKM skala mikro dengan kewenangan desa. Begitu pula pada Instruksi Kementerian Dalam Negeri/Inmendagri nomer 3 tahun 2021 yang menginstruksikan pembentukan posko penanganan Covid-19 tingkat desa.

“Jadi ada tiga regulasi minimal, yang pertama Inmendagri nomer 3 tahun 2021, dua adalah Inmendesa nomer 1 tahun 2021 dan surat edaran DJPK Kemenkeu nomer 2 yang Insha Allah dikeluarkan PKM (Peraturan Menteri Keuangan) nya supaya referensi dari seluruh kepala desa yang akan menggunakan dana desa akan clear, tidak lagi dispute,” ucapnya.

Masih dikatakan Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa, PDRB Jawa Timur 2020 mengalami kenaikan. Yang semula 58 persen, pada 2020 naik menjadi 60,82 persen.

PDRB Jatim disumbang dari konsumsi rumah tangga. Dirinya mencontohkan percepatan pendistribusian BLT Dana Desa maupun percepatan program padat karya di desa sangat signifikan mendorong PDRB di masing-masing daerah. Oleh karenanya ucap Khofifah, peran bupati maupun wali kota sangat penting untuk memastikan dana desa segera tersalurkan. Sehingga seluruh program padat karya bisa segera dilakukan.

“Pertemuan hari ini mudah-mudahan menjadi bagian dari penguatan kita bersama, percepatan penyaluran BLT dana desa dan percepatan penyaluran program padat karya. Tolong semua mengkoordinasikan dan memastikan, triwulan pertama ini kita berusaha bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita,” ucapnya.

Khofifah mengungkapkan ada beberapa desa di beberapa kabupaten di Jatim yang tidak tersalurkan dana desa 100 persen. Namun Pemprov Jatim sudah melakukan identifikasi penyebab tidak sampainya dana desa tersebut.

Semisal empat desa di Sidoarjo yang tidak menerima, karena terdampak lumpur Sidoarjo. Dirinya menyampaikan kepada Kementerian Desa PDTT untuk seyogyanya Desa Renokenongo di Kabupaten Sidoarjo dihapus dari daftar desa di Jatim. Pasalnya, seluruh area Desa Renokenongo sudah terendam lumpur Lapindo.

“Oleh karena itu bupati Pamekasan, bupati Pasuruan, bupati Bojonegoro, Pj. bupati Sidoarjo, beberapa desa yang masih belum tersalurkan dana desa 100 persen kecuali Renokenongo mohon untuk bisa dilakukan identifikasi lebih detail supaya lebih maksimal saluran dana desa pada 2021,” pintanya.

Sementara itu Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan, ada empat prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional.

Yang pertama pendataan desa, pemetaaan potensi dan sumberdaya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, kedua pengembangan desa wisata, ketiga penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting dan yang ke empat desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Dirinya juga menjelaskan dana desa untuk mendukung PPKM skala mikro di desa juga telah diatur dalam Inmendesa nomer 1 tahun 2021. Seperti digunakan untuk sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19, pembinaan untuk meningkatkan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19, serta mendukung pelaksanaan testing, tracing dan treatment/3T.

Selain itu dana desa dapat pula digunakan untuk membentuk dan memberdayakan pos jaga desa, menyiapkan tempat cuci tangan atau handsanitizer, melakukan penyemprotan cairan disinfektan serta menyiapkan atau merawat ruang isolasi desa dan melakukan monitoring dan evaluasi. (sty)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *