Bank Indonesia Jatim Perkuat Stabilitas Sistem Keuangan melalui Empat Kebijakan Strategis
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (KPw BI Jatim) siap menjalankan empat kebijakan strategis dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Kepala KPw BI Jatim Ibrahim saat menghadiri Media Briefing Triwulan IV 2026 bertajuk “Sinergi Kebijakan dan Penguatan Intermediasi untuk Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, serta Membangun Optimisme Masyarakat Jawa Timur” di Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Ibrahim mengatakan, pihaknya berupaya menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, likuiditas, hingga digitalisasi ekonomi daerah.
“Fokus kebijakan Bank Indonesia adalah memperkuat stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui empat hal,” ujarnya.
Ibrahim menjelaskan, empat kebijakan strategis itu, yakni BI memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter dengan meningkatkan struktur suku bunga di pasar uang, serta menguatkan strategi operasi moneter yang pro-market.
“BI juga menjaga kecukupan likuiditas rupiah dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 6 persen menjadi 5 persen mulai 1 Desember 2026,” jelasnya.
Kebijakan itu diiringi pemenuhan kewajiban GWM rata-rata dengan pemberian remunerasi paling banyak 5 persen pada tanggal yang sama.
Kedua, BI memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah melalui optimalisasi intervensi valuta asing (valas) di pasar domestik maupun luar negeri, peningkatan insentif Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Swap Beli Lindung Nilai untuk mendukung arus pendanaan luar negeri, serta keberlanjutan instrumen Local Currency Transaction (LCT) guna mendorong diversifikasi transaksi valas.
Ketiga, BI mempererat implementasi kebijakan makroprudensial dengan menetapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) menjadi 5 persen.
Rinciannya, meliputi insentif financing channel paling tinggi 3 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan insentif pendalaman pasar uang sebesar 2 persen.
BI juga menetapkan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4 persen, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) maksimal 40 persen, Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0 persen, serta PLM Syariah sebesar 2,5 persen beserta fleksibilitas repo masing-masing.
“Pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit properti dan uang muka kredit kendaraan bermotor turut dilanjutkan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ungkapnya.
Keempat, BI mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 mulai Triwulan IV 2026.
Langkah ini mencakup perluasan kerja sama QRIS antarnegara melalui sandboxes koridor Timor Leste dan Hong Kong, perluasan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) bagi segmen pemerintah beserta fitur online payment, penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pengaturan Data Sistem Pembayaran, serta penataan kerja sama antara Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) dan Penyelenggara Penunjang (PP).
Di tingkat regional, implementasi kebijakan BI di Jawa Timur didukung lima program prioritas. Program tersebut meliputi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, akselerasi ekonomi dan keuangan digital, penguatan ekosistem ekonomi daerah, percepatan investasi dan pembiayaan, serta penguatan UMKM dan ekonomi syariah.
Ibrahim menambahkan, Media Briefing ini juga menegaskan sinergi empat otoritas sektor keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Keempat lembaga berkomitmen menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, mempertahankan ketahanan sistem keuangan, memperkuat kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sinergi dan koordinasi antarotoritas tersebut diwujudkan melalui pertukaran data dan informasi, koordinasi komunikasi kebijakan, mitigasi risiko dan kewaspadaan dini, serta respons cepat terhadap berbagai gejolak ekonomi. (aci)
