Intensitas Lawatan Luar Negeri Presiden, Pakar HI Universitas Brawijaya Soroti Pentingnya Arah Diplomasi Indonesia
MALANG, SURYAKABAR.com – Intensitas lawatan ke luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir terus menjadi perhatian publik.
Di tengah meningkatnya aktivitas diplomasi tersebut, dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) Pantri Muthriana Erza Killian, S.IP., M.IEF., Ph.D menilai kunjungan kepala negara ke luar negeri tetap memiliki peran penting dalam diplomasi, namun harus disertai arah kebijakan yang jelas serta hasil yang terukur bagi kepentingan nasional Indonesia.
Menurut Erza, secara prinsip kepala negara memang perlu melakukan kunjungan ke luar negeri, karena terdapat aspek diplomasi yang hanya dapat dibangun melalui pertemuan langsung.
Hubungan personal antarpemimpin negara sering kali menjadi faktor penting dalam memperkuat kerja sama politik, ekonomi, maupun strategis.
“Kepala negara tetap perlu melakukan kunjungan ke luar negeri. Ada beberapa relasi diplomasi yang memang membutuhkan partisipasi dan pertemuan langsung yang sifatnya personal. Koneksi-koneksi tertentu hanya bisa dibangun ketika para pemimpin bertemu secara langsung,” ujarnya.
Namun demikian Erza menekankan, signifikansi sebuah lawatan tidak hanya diukur dari frekuensinya melainkan dari urgensi agenda yang dibawa dan relevansinya terhadap kepentingan nasional Indonesia.
Kunjungan luar negeri Presiden semestinya menjadi bagian dari kerangka besar diplomasi Indonesia dan tidak berjalan sendiri.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki jaringan diplomatik yang kuat melalui lebih dari 130 perwakilan di luar negeri yang berfungsi membangun hubungan dengan negara-negara mitra.
“Kalau suatu fungsi diplomasi sebenarnya sudah bisa dijalankan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, maka tidak selalu harus Presiden yang datang langsung. Kehadiran kepala negara menjadi penting ketika memang ada kebutuhan strategis yang tidak dapat diwakili oleh level diplomatik yang lebih rendah,” jelasnya.
Erza menilai tingginya frekuensi lawatan Presiden memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini.
Menurutnya, Indonesia memang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif yang memungkinkan menjalin hubungan dengan berbagai negara.
Namun pendekatan berteman dengan semua pihak ini perlu diimbangi dengan prioritas yang jelas agar posisi Indonesia di mata dunia tetap memiliki karakter dan arah yang tegas.
“Ketika kita membangun relasi dengan semua pihak tanpa terlihat prioritasnya, maka akan sulit membaca sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia hendak dibawa ke mana,” katanya.
Ia menilai kunjungan Presiden ke berbagai negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, hingga Rusia menunjukkan upaya Indonesia menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan global. Namun hasil dari pendekatan tersebut menurutnya masih belum terlihat secara jelas di ruang publik.
Meski masih terlalu dini untuk menilai dampak jangka panjang pemerintahan saat ini, Erza mengingatkan bahwa pola diplomasi tanpa fokus yang jelas dapat menimbulkan kebingungan mengenai prioritas Indonesia di tingkat internasional.
Menurutnya, konsistensi merupakan faktor penting dalam membangun kredibilitas kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu Indonesia perlu segera memperjelas prioritas diplomatiknya agar para mitra internasional dapat memahami posisi strategis Indonesia.
“Kalau pola ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka akan sulit membaca apa sebenarnya prioritas kebijakan luar negeri Indonesia,” katanya.
Menurut Erza, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan instrumen diplomasi untuk menjalankan kebijakan luar negeri secara efektif.
Dengan jaringan perwakilan yang tersebar di berbagai negara serta dukungan para diplomat, tantangan utama saat ini justru terletak pada penentuan arah dan prioritas kebijakan luar negeri yang lebih jelas. Karena itu ia menilai ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah ke depan.
Pertama, memperkuat peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai institusi utama yang mengoordinasikan arah kebijakan luar negeri.
Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas setiap lawatan Presiden, mulai dari tujuan kunjungan, agenda yang dibahas, hingga hasil konkret yang diperoleh.
Ketiga, menentukan kembali fokus diplomasi Indonesia agar lebih jelas, apakah melalui pendekatan middle power, diplomasi multilateral, atau diplomasi berbasis isu tertentu yang menjadi keunggulan Indonesia.
“Indonesia sebenarnya memiliki mesin diplomasi yang sangat kuat. Kita memiliki diplomat yang berkualitas dan jaringan perwakilan yang luas. Yang diperlukan adalah arah kebijakan yang jelas agar seluruh instrumen diplomasi dapat bergerak secara efektif,” pungkasnya.
Dengan semakin besarnya perhatian publik terhadap isu politik luar negeri, Erza menilai momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya diplomasi dan bagaimana kebijakan luar negeri seharusnya dijalankan demi memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. (abs)
