Berita Sidoarjo
BHS Ingatkan BNPB dan Basarnas Siaga di Area Lumpur Lapindo Sidoarjo, Ancaman Belum Berakhir
SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah tidak mengendurkan kewaspadaan terhadap kawasan Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo.
Meski semburan lumpur telah berlangsung selama dua dekade, menurutnya status bencana nasional yang masih melekat menjadi alasan kuat agar langkah mitigasi terus diperkuat.
Permintaan itu disampaikan BHS, sapaan akrab Bambang Haryo saat meninjau tanggul penahan lumpur di Desa Siring, Kecamatan Porong, Rabu (17/6/2026) pagi.
Dalam kunjungannya, ia menyoroti hampir meluapnya air dari kolam penampungan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
BHS mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pekerjaan Umum lewat Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) dalam menangani kondisi tersebut. Namun, ia mengingatkan, kawasan Lumpur Lapindo masih menyimpan potensi risiko sehingga kesiapsiagaan tidak boleh berkurang.
“BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) harus menyiapkan mitigasi bencana secara menyeluruh. Harus ada sistem peringatan dini, jalur evakuasi, assembly point atau titik kumpul yang aman, hingga kesiapan logistik dan makanan bagi masyarakat apabila terjadi keadaan darurat,” ujar BHS.
Ia juga mendorong agar BNPB dan Basarnas memiliki posko siaga di sekitar kawasan Lumpur Lapindo. Menurutnya, keberadaan personel tanggap darurat penting karena semburan lumpur masih mencapai sekitar 50 ribu meter kubik per hari dan kondisi geologi di sekitar lokasi tetap membutuhkan pengawasan.
“Basarnas harus ditempatkan di sini. Walaupun belum ada kondisi darurat, status kebencanaan masih berlaku sehingga kesiapsiagaan harus tetap dijaga. Keselamatan masyarakat tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi,” katanya.
Selain kesiapsiagaan, BHS meminta pemerintah pusat mempertahankan anggaran penanganan Lumpur Lapindo. Ia menilai operasional pengaliran lumpur dan air menuju Sungai Porong merupakan pekerjaan rutin yang tidak boleh terhenti karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Keselamatan nyawa masyarakat adalah yang utama. Anggaran penanganan kebencanaan jangan dikurangi karena operasional ini harus berjalan secara rutin,” tegasnya.
Sementara itu, Perwakilan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Williams S mengatakan, pengelolaan kapasitas kolam penampungan terus dilakukan melalui pengaliran lumpur secara berkala agar daya tampung tetap terjaga.
“Kami fokus pada penanganan di permukaan dengan mengalirkan lumpur dari dalam waduk agar kapasitas penyimpanan tetap terjaga. Selain itu, kondisi tanggul terus kami monitor menggunakan sejumlah instrumen yang telah dipasang di beberapa titik,” ujar Williams.
Menurut dia, hasil pemantauan menunjukkan kondisi tanggul utama masih stabil dan aman. Limpahan lumpur yang sempat terjadi lebih dipengaruhi pengelolaan air saat curah hujan meningkat, bukan akibat kegagalan konstruksi tanggul.
“Kalau untuk stabilitas tanggul masih aman. Yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan air agar tidak melimpah dan mengganggu kondisi di sekitar tanggul,” kata Williams.
Pemerintah memangkas anggaran operasional PPLS dari Rp 110 Miliar menjadi Rp 89 Miliar pertahun untuk perawatan tanggul dan pengaliran lumpur ke Sungai Porong. (sat)
