Gubernur Khofifah Ajak Ditjen Pajak dan Beacukai Nyekrup Pengembangan UMKM dan Kawasan Berikat Hortikultura dengan Pemprov Jatim
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur Prof. Dr. P.M. John L. Hutagaol yang juga selaku Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (DJP Jatim) I di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (2/11/2021).
Turut mendampingi Kepala Bappeda Prov. Jatim Mohammad Yasin, Kepala Bapenda Jatim Abimanyu Poncoatmodjo Iswinarno, Kakanwil DJP Jatim II Lusiani, Kakanwil DJP Jatim III Agustin Vita Avantin, Kakanwil Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur I Padmoyo Triwikanto, dan Kakanwil Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur II Oetanto Wibowo.
Dalam pertemuan tersebut, orang nomor satu di Jatim itu menjelaskan, berbagai program dilakukan untuk mengembangkan UMKM di Jatim. Pasalnya, sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di Jatim, serta mampu berkontribusi sebesar 57,25% bagi PDRB Jatim.
“UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Jatim. Sehingga kebangkitan perekonomian Jatim dimulai dari UMKM,” jelas Khofifah.
Mantan Mensos RI tersebut menyebutkan beberapa program yang dikembangkan untuk UMKM Jatim. Di antaranya, Provinsi Jatim memiliki rumah kurasi yang dikembangkan Kanwil Bank Indonesia Jatim maupun pondok kurasi Disperindag Jatim bagi produk-produk UMKM sebagai salah satu bagian ekosistem.
BACA JUGA:
Bahkan Kemendag RI baru saja memiliki export pilot project untuk UKM yang terletak di Jatim. Termasuk kesuksesan Program One Pesantren One Product (OPOP) Jatim. Karenanya, saat ini seluruh pihak harus bersinergi dan berkolaborasi.
Oleh karena itu, Khofifah mengajak Ditjen Pajak dan Ditjen Beacukai untuk nyekrup dengan Pemprov Jatim dalam pengembangan UMKM. Tak hanya nyekrup tapi sekaligus dengan memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
“Hari ini kita harus bersinergi, hari ini kita harus berkolaborasi dan nyekrup antara Ditjen Pajak maupun Bea Cukai dengan Pemprov Jatim. Di Jatim ini kami selalu rembug nyekrup berbagai program antara pemprov, pemkab/pemko, instansi vertikal maupun forkompimda. Dengan demikian akan terjadi banyak lompatan harus ada langkah-langkah akseleratif,” kata Khofifah.
“Dengan didampingi dari awal, maka akan menumbuhkan kesadaran bagi para pelaku UMKM untuk membayar pajak,” tambahnya.
Selain pendampingan dan pengembangan untuk UMKM, gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga mengajak Ditjen Pajak dan Beacukai untuk mengembangkan Kawasan Berikat Hortikultura di Jatim.
Langkah ini berseiring dengan yang disampaikan Kakanwil Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur II Oetanto Wibowo dalam wilayahnya terdapat pengembangan Kawasan Berikat Hortikultura.
Sebagaimana diketahui, dalam kegiatan pelepasan ekspor yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo secara virtual maupun Menteri Pertanian RI, Sabtu (14/8/2021) lalu, dari total ekspor yang dikirimkan Jatim, terdapat subsektor hortikultura sebanyak 3.271.399 kg senilai Rp 133.135 miliar.
Tak hanya itu berdasarkan data BPS Jatim per Maret 2021, lanjut Khofifah, subsektor yang mengalami kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) adalah subsektor hortikultura sebesar 3,17 persen dari 103,31 menjadi 106,59.
“Artinya masa pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat kinerja ekspor Jatim. Termasuk dari sektor hortikultura di Jatim memiliki potensi yang cukup besar. Bahkan nilai tukar petani subsektor hortikultura mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3,17%,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur Prof. Dr. P.M. John L. Hutagaol menyambut baik keinginan Gubernur Khofifah. Dirinya beserta Ditjen Pajak dan Ditjen Beacukai akan terus membangun tali silaturahmi dan akan menyinergikan program-program dengan Pemprov Jatim.
“Kami akan secara reguler melaporkan kepada gubernur terkait perkembangan-perkembangan baik perpajakan maupun kebeacukaian di Jatim,” tegasnya. (es)