Hasil Reses Arif Fathoni di Dapil 3, Warga Pinggiran Sambat
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Menjelang Pilkada Surabaya pada 9 Desember 2020, banyak kalangan mengevaluasi kebijakan dan konsep pemerintahan yang selama ini berjalan. Dua paslon cawali-cawawali baik nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji maupun paslon nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman diharapkan mampu memperbaiki kondisi Surabaya.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni menuturkan, dari hasil jaring aspirasi masyarakat (reses) di Dapil 3 yang dilakukan, dirinya mendapati kurang perhatiannya Pemkot Surabaya terhadap daerah-daerah pinggiran.
Kebijakan pembangunan selama ini, kata dia, tidak merata dan tidak menyentuh masyarakat semua lapisan.
“Jadi selama ini pembangunan di Surabaya ternyata tidak merata. Pemkot lebih berkonsentrasi atau bahkan mengutamakan pembangunan di wilayah tengah dan pusat-pusat keramaian. Sementara wilayah perkampungan dan pinggiran justru tak tertangani. Ini keluhan masyarakat,” ungkap Toni, panggilan Arif Fathoni, Selasa (27/10/2020).
Menurut Toni, banyak masyarakat mengeluhkan mengenai minimnya perhatian pemkot terhadap sarana dan prasarana di wilayah pinggiran. Padahal, kata dia, apabila melihat kekuatan anggaran yang dimiliki pemkot, bukan sesuatu yang mustahil untuk membangun di setiap pelosok Surabaya.
Toni pun menyoroti kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) yang dinilainya tidak mampu melakukan perencanaan pembangunan secara merata dan terintegrasi.
“Agaknya Bappeko selama ini sebagai pemikir wali kota tidak mampu merencanakan pembangunan yang baik dan merata di seluruh wilayah,” ujar Toni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya.
Dia mencontohkan, sejumlah keluhan di dapilnya seperti keluhan warga Kelurahan Gunung Anyar RW 02 yang meminta box culvert dan pengerukan sungai tapi tidak pernah diindahkan. “Sehingga setiap hujan terjadi genangan air kalau tidak mau disebut banjir,” ujarnya.
Ada juga keluhan warga RT 09 Rungkut Alang-Alang juga mengeluh saluran sungai tidak pernah dikeruk sehingga air terus meluber.
Ketidakmerataan pembangunan juga dikeluhkan sejumlah ketua RT di wilayah Simolawang dan Simokerto yang pada Senin (26/10/2020), mendatangi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Surabaya.
Beberapa ketua RT menyampaikan keluhan dan masukan kepada Wakil Ketua FPKS, Fatkur Rohman. Mereka menyebut, di kampung mereka selama ini kurang tersentuh program-program dari pemkot.
“Paving di daerah kami masih banyak yang rusak pak, sepertinya program pemerintah kok tidak merata ya dan hampir tidak ada yang turun menjelaskan program-program pemerintah seperti apa,” papar salah seorang ketua RT di Kelurahan Simolawang.
Menanggapi keluhan tersebut, Fatkur mengakui, sebenarnya masih banyak sisi Surabaya yang bisa ditingkatkan dan dikembangkan.
“Jika dibandingkan kota dan kabupaten lain di Indonesia, Surabaya is the best, tapi kita sebagai warga Surabaya mengetahui, merasakan, sebagaimana yang bapak sampaikan. Secara jujur dan sadar, berdasarkan fakta yang ada, betapa ternyata masih banyak celah dan kekurangan dari kota kita ini. Pembangunan untuk wilayah terendah kampung seperti RT/ RW belumlah merata tersentuh,” tutur Fatkur.
Menurut Fatkhur, hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan menerapkan konsep musrenbang berbasis kebutuhan RT/RW secara adil dan merata. (be)
