Miskomunikasi, Urus Akta Kematian hingga ke Kemendagri
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Yaidah (51), warga Lembah Harapan, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta untuk mengurus akta kematian anak kandungnya.
Tindakan ini dilakukan Yaidah setelah lebih dari sebulan mengurus akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya tidak kunjung selesai.
Dia sempat salah arah lantaran menuju Kemendagri. Beruntung, petugas di Kemendagri memberi petunjuk untuk mengurus surat catatan sipil bukan ke Kemendagri, namun ke Dirjen Dukcapil. Yaidah yang berangkat sendiri pun kemudian menuju Dirjen Dukcapil menggunakan ojek online. Tiba di Dirjen Dukcapil, Yaidah dibuat nelangsa, karena petugas menegaskan untuk mengurus akta kematian cukup di Dispendukcapil Surabaya.
Menanggapi kasus yang menimpa Yaidah, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, masalah pengurusan akta kematian yang dialami Yaidah menyiratkan, mitigasi layanan publik tidak sigap.
“Ya, ini tamparan keras bagi kita, terutama Pemkot Surabaya yang katanya berkomitmen memberikan pelayanan prima terkait pelayanan publik,” ujar politisi perempuan PKS ini.
Reni menandaskan, kasus yang dialami Yaidah menjadi pelajaran penting dan mengungkap, sebenarnya ada yang tidak siap dilakukan pemkot dalam melayani publik. Menurut Reni, pemkot tidak menyiapkan langkah penanganan publik selama pandemi Covid-19 berlangsung.
”Tidak siap. Ini kondisi tidak normal, seharusnya ada mitigasi layanan yang sigap. Kasus Bu Yaidah menunjukkan sebaliknya,” ungkapnya.
Lebih jauh, dia menuturkan, semestinya pengurusan akta kematian bisa selesai di tingkat kelurahan. Karena di setiap kelurahan sudah ada e-kios yang terkoneksi dengan kecamatan dan Dispendukcapil Kota Surabaya.
Pandemi Covid-19, lanjut Reni, adalah bencana. Setiap ada bencana harus ada langkah mitigasi untuk menghadapi berbagai hal yang diakibatkan bencana. Di antaranya, akibat pandemi Covid-19, sejumlah kelurahan juga Dispendukcapil sempat lockdown karena pegawainya ada yang tertular atau kena Covid-19.
Dalam situasi seperti itu, tegas Reni, Pemkot Surabaya setidaknya sudah menyiapkan langkah-langkah kemudahan dengan memprioritaskan layanan tertentu yang memang dibutuhkan masyarakat Surabaya.
Dia menjelaskan, ada kurang lebih 1.130 jiwa yang meninggal akibat Covid-19 di Surabaya. ”Masak tidak terpikirkan soal administrasi kependudukanya? Semestinya tahu ini layanan yang paling dibutuhkan dan disegerakan,” tegas Reni.
Adanya kasus Yaidah yang sampai mengurus akta kematian ke Kemendagri, kata Reni, menunjukkan tidak semua pelayanan publik yang tidak terprioritaskan dan tidak terperhatikan selama pandemi Covid-19 berlangsung.
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji menyebut, karena miskomunikasi dan salah pemahaman, membuat Yaidah harus berangkat ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta guna menyelesaikan akta kematian anaknya.
Dia menceritakan awal kronologi permasalahan itu. Sekitar Agustus 2020, Yaidah mengurus akta kematian anaknya di kantor kelurahan untuk tujuan klaim asuransi. Namun, karena dia merasa proses di kelurahan itu lama, akhirnya Yaidah mencari kepastian informasi ke Mal Pelayanan Publik Siola.
“Memang saat itu Mal Pelayanan Publik sedang menerapkan lockdown, sehingga petugas kita juga terbatas. Karena kebanyakan mereka bekerja dari rumah,” ujar dia dalam siaran pers.
Namun, di Mal Pelayanan Publik Siola, Yaidah mendapat informasi dari petugas yang kurang tepat. Dia menyebut petugas itu tidak memiliki kapabilitas dalam menyelesaikan permasalahan aminduk (administrasi kependudukan).
Alhasil, Yaidah salah menangkap pemahaman dan mengharuskan ke Kemendagri untuk menyelesaikan akta kematian anaknya itu.
“Meski begitu kita tetap menyampaikan permohonan maaf kepada Bu Yaidah atas miskomunikasi ini, kami minta maaf. Ini juga sebagai evaluasi catatan bagi kami agar ke depan lebih maksimal dalam melayani,” ujarnya.
Agus berjanji akan mengintensifkan layanan informasi call center Dispendukcapil untuk melayani warga yang masih bingung cara memproses layanan kependudukan. (be)
