Begini Pendapat Sri Untari Terkait PSBB
MALANG, SURYAKABAR.com – Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Dr. Sri Untari MAP, tidak setuju dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Malang. Hal ini dia utarakan usai bertemu dengan Bupati Malang, HM Sanusi, Jumat (8/5/2020).
Menurut Untari, PSBB bukan satu-satunya solusi untuk memutus rantai penyebaran Covid 19, tetapi justru akan membuat masyarakat menjadi resah. “Mendengar ada rencana PSBB saja, masyarakat sudah resah. Sebagian mereka malah stres, mereka khawatir tidak bisa beraktivitas dan tidak mendapatkan penghasilan. Saya nanti makan apa bu, itu yang mereka khawatirkan,” tutur Sri Untari.
Secara psikologis mendengar rencana PSBB, imun masyarakat menjadi turun, secara otomatis imun yang turun sangat rentan dimasuki virus. Dampaknya kurang baik bagi upaya pemutusan rantai penyebaran Covid 19.
Dari pantauan Untari di lapangan, PSBB ini memiliki artikulasi yang sangat luas, terhadap dampak sosial bagi masyarakat di Kabupaten Malang. “Setiap kali saya datang ke masyarakat, mereka umumnya memberikan masukan untuk tidak PSBB. Nah, kalau PSBB dilakukan apakah anggaran untuk mengatasi persoalan sosial apa sudah siap,” tandas Sri Untari mempertanyakan.
PSBB, memang memaksa orang untuk sama sekali tidak melakukan aktivitas selama 14 hari, dan mereka harus mendapat pasokan akomodasi selama penerapan PSBB.
“Biarlah proses ini berjalan, aktivitas masih ada tentunya dengan standar kesehatan yang ditentukan pemerintah. Beraktivitas tetap pakai masker, mengedepankan physical distancing, sering cuci tangan dengan sabun, saya kira itu lebih efektif,” tambah wanita yang juga Sekretaris DPD PDIP Jatim itu.
Karena itu, pihaknya meminta kepada Bupati Malang, untuk membuat instruksi kepada seluruh desa, agar membuat masker, mengunakan dana desa.
“Buatlah masker untuk mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat desa, melalui UKM-UKM yang ada di desa itu. Ini dibolehkan dan akan ada perputaran uang, yang bisa menggerakan roda perekonomian masyarakat,” sambungnya.
Sedangkan untuk Pemkab Malang, diminta memberikan masker kepada seluruh pedagang di seluruh pasar di Kabupaten Malang, dan para karyawan pabrik, sembari terus memberikan anjuran untuk selalu memakai masker.
Selain itu, pihaknya juga telah melihat, Gugus Tugas Covid 19, sudah sampai ke tingkat desa bahkan tingkat RT dan RW.
“Masyarajat desa memiliki kepedulian yang tinggi, terhadap upaya pencegahan Covid 19, bahkan ada desa di Pujon, yang menerapkan penyemprotan disinfektan, tidak hanya pada orang yang mau masuk, tetapi motornya juga disemprot, ini luar biasa sekali,” timpalnya.
Makanya dia menegaskan, pelayanan Covid 19 ini, akan lebih baik difokuskan pada pelayananan kepada masyarakat, sehingga mereka menjadi lebih tenang.
Penolakan PSBB ini, tandas Untari, bukan menentang pendapat para pakar. Tetapi disampaikan dia, sebagai orang sosial tentunya mempertimbangkan dampak sosial yang akan terjadi jika PSBB itu dilakukan.
“Kita ini orang sosial yang selaku terjun ke lapangan sejak sebelum dan saat pandemi Covid 19. Masyarakat meminta untuk tidak ada PSBB. Ini artinya rencana PSBB sudah menuai polemik di masyarakat. Karena problematika sosial akan muncul dan berdampak luar biasa bagi masyarakat,”tambahnya.
Makanya dia dukung langkah Bupati Malang Sanusi, untuk tidak melakukan PSBB. Karena di Kabupaten Malang sudah menyiapkan skenario penanganan Covid 19, dengan sangat detil, dan itu sudah dia cek di lapangan, ternyata yang disampaikan bupati, sama seperti yang terjadi di lapangan.
Selain itu Kabupaten Malang juga telah menyiapkan rumah sakit rujukan yang mumpuni untuk isolasi pasien Covid 19. Walaupun diakui dia, masih ada kekurangan, tetapi itu sangat kecil, karena di Kabupaten Malang ada 3 juta orang yang harus diperhatikan.
Apalagi negara ini memiliki ruang yang cukup untuk penanganan dampak sosial. Kemensos, kata Untari, telah menyampaikan, pemerintah daerah bisa melakukan langkah terbaik, tanpa harus menunggu data dari pusat. (ekn)
