15 Warga Simolawang Surabaya Sudah Meninggal, Tapi Masih Terdaftar sebagai Penerima Bansos
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Sebanyak 15 warga RW 8, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto yang sudah meninggal dunia diketahui masih tercatat dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) berupa sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah selama pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan Ketua RW 8, Ramdoni usai melaporkan kasus ini ke Wakil DPRD Surabaya, Reni Astuti, Jumat (8/5/2020) sore.
Menurut Ramdoni, sebelum data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) keluar, bulan Februari dirinya menerima surat dari kelurahan untuk mendata penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang meninggal dunia atau pindah dan lain sebagainya.
“Tapi kenyataannya warga yang sudah meninggal dunia tersebut masih masuk data MBR Pemkot Surabaya. Sementara ada pula 13 warga yang mampu, bahkan memiliki mobil, masuk daftar MBR,” jelasnya di gedung DPRD Surabaya.
Dia mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke Pemkot Surabaya lewat aplikasi MBR. Tapi, daftarnya masih muncul di data MBR.
BACA JUGA:
Hasil pendataan warga MBR oleh RW sepertinya hanya sekadar formalitas saja, karena tidak dijadikan acuan oleh Pemkot Surabaya. “Sepertinya pihak kelurahan, kecamatan, dan dinas terkait tidak menghargai kinerja RT/RW. Kami disuruh mendata, tapi warga yang meninggal masih terdaftar. Sementara ada 15-20 warga yang layak masuk MBR, tapi tidak terdaftar,” ungkapnya.
Lebih jauh, dia menuturkan, warga MBR di RW 8 berdasarkan data pemkot ada 724 KK. Namun data itu berkali-kali mengalami perubahan. Sebelumnya tercatat 769 KK. Kemudian berubah menjadi 10.521 KK dan meningkat lagi 10.789 KK pada Mei. Dan, sekarang tercatat 724 KK.
“Dasarnya apa data-data itu bisa berubah seperti itu, naik turun. Saya melihat data MBR ini tidak jelas, masih banyak warga yang seharusnya layak dapat bantuan tapi malah belum menerima. Ini sudah saya laporkan ke kelurahan tiga hari lalu, tapi tak ada jawaban,” tandasnya.
Menyikapi laporan ini, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, kalau pendataan MBR sebagai syarat penerima bantuan warga terdampak Covid-19 oleh Pemkot Surabaya, ada margin error bisa dimaklumi.
“Sekelas kota seperti Surabaya ini kalau ada margin error di bawah lima persen itu masih wajar. Tapi kalau sudah di atas itu, ya harus dilakukan evaluasi. Ini baru di tingkat satu RW saja, padahal di Surabaya berapa banyak RW” terang Reni.
Reni menegaskan, kalau up date data MBR Pemkot Surabaya masih lemah. Karena orang yang meninggal 3-5 tahun lalu masih terdaftar. “Terpenting pemkot harus membuat informasi yang jelas dan segera memperbaiki data. Sehingga bantuan bisa dialihkan ke yang benar-benar tidak mampu dan layak menerima bansos,” tegas politisi perempuan PKS ini.
Reni juga menjelaskan soal kesalahan data MBR. ”Mungkin keluarga yang meninggal tidak mengurus surat kematian atau mungkin sudah mengurus tapi tidak diconnect kan,” tutur dia.
Menurut Reni bantuan ke warga yang sudah meninggal dunia bisa diambil keluarganya. “Pihak kelurahan dan kecamatan harus memberikan layanan administrasi. Agar keluarga tersebut mudah mengambil bantuan. Jangan sampai ada anggapan mereka dipersulit,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya M. Fikser mengatakan, daftar penerima bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 bisa dicek oleh masyarakat umum melalui papan pengumuman di kantor kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya.
“Sekarang sudah ditempel di kantor kecamatan dan kelurahan. Jadi masyarakat bisa melihat keterbukaan dalam penyaluran,” kata Fikser.
Namun, lanjut dia, bagi warga yang masih belum menerima dan merasa terdampak Covid-19, bisa melaporkan ke RW setempat agar dimasukkan ke dalam aplikasi terdampak Covid-19. Apabila RW merasa kesulitan bisa langsung ke kelurahan untuk dibantu diinputkan. Hal ini dikarenakan data penerima bantuan itu bersifat dinamis.
“Di sini kita melibatkan masyarakat untuk melakukan pengecekan data, sehingga pengurus dengan masyarakat itu tahu yang pantas menerima bantuan. Tujuannya agar di kemudian hari tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran,” ujar dia. (be)
