44 Bakal Calon Kades Ikuti Tes Seleksi
SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Terdapat enam desa dengan jumlah bakal calon Kepala Desa (Kades) lebih dari lima orang. Padahal sesuai aturan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pilkades maksimal diikuti lima orang peserta calon Kades di setiap desa.
Enam desa tersebut Desa Kedungturi Kecamatan Taman, Desa Keboansikap Kecamatan Gedangan, Desa Jati Kecamatan Sidoarjo, Desa Bakung Temenggungan dan Bakung Pringgondani Kecamatan Balongbendo serta Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu. Jumlah keseluruhannya 44 orang.
Terkait hal itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sidoarjo turun tangan menyeleksi seluruh bakal calon Kades di enam desa tersebut.
Seleksi dilakukan untuk menentukan lima orang bakal calon Kades di masing-masing desa itu. Mereka mengikuti tes seleksi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa (18/2/2020). Tes dilakukan melalui piranti komputer. Tes yang diujikan antara lain Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum dan pemerintahan.
BACA JUGA:
Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH menyempatkan diri melihat pelaksanaan tes seleksi tersebut. Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur itu didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo Ainur Rahman serta Kepala BKD Sidoarjo Ridho Prasetyo dan Camat Sidoarjo Agustin Iriani.
Wabup Cak Nur mengatakan tes dilakukan secara transparan. Peserta bisa melihat langsung hasil ujiannya. Oleh karena itu kerawanan akan kecurangan tidak begitu dikhawatirkan.
“Rawan itu kalau sistemnya masih bisa dipertanyakan, sistemnya tidak terbuka, kalau ini sudah (transparan), jadi mereka setelah ujian bisa tahu nilainya langsung,” ucapnya.
Cak Nur mengatakan tes seperti ini merupakan cara yang bagus untuk menghindari permasalahan Pilkades. Dirinya melihat positif desa dengan jumlah bakal calon Kades lebih dari lima orang. Meski dikatakannya kebutuhan pelaksanaan Pilkades saat ini sudah di cover pemerintah daerah. Namun menurutnya hal itu merupakan wujud banyaknya masyarakat yang ingin mengabdi kepada desanya.
“Saya berpandangan positif saja, kalau ada desa yang calon Kadesnya lebih dari lima, jadi mereka ingin memberikan sesuatu kepada desanya meski seluruh kebutuhan operasional (pelaksanaan Pilkades) ditanggung pemerintah,” ujarnya. (sty)
