Ancaman El Nino, Bank Indonesia dan Pemerintah Jaga Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Ancaman El Nino menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga.
Di tengah risiko penurunan produktivitas pertanian akibat perubahan iklim, pemerintah pusat dan daerah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat pemetaan produksi, kebutuhan konsumsi, hingga distribusi pangan di wilayah Jawa.
Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 di Yogyakarta.
Pertemuan ini menjadi forum bagi berbagai instansi untuk menyamakan data sekaligus merumuskan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi gangguan pasokan pangan.
Penguatan neraca pangan dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran lebih akurat mengenai ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap daerah.
Dengan data yang lebih lengkap, potensi surplus maupun defisit pangan dapat diketahui lebih awal sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan sebelum berdampak pada harga di tingkat masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Rifki Ismal bersama sejumlah pimpinan dan perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah se-Jawa, BPS, serta kalangan akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Penguatan neraca pangan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni akurasi penghitungan produksi, penyempurnaan estimasi kebutuhan konsumsi, serta pencatatan arus perdagangan pangan antarwilayah.
Pencatatan tersebut terutama menyasar simpul-simpul perdagangan utama yang selama ini belum seluruhnya terakomodasi dalam data.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pergerakan pangan dari daerah produsen menuju wilayah konsumen.
“Dengan demikian, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya bertumpu pada pemantauan harga, tetapi juga mempertimbangkan kondisi produksi, stok, dan distribusi,” ujar Rifki, Jumat (20/11/2026).
Arah penguatan tersebut sejalan dengan hasil kajian neraca pangan yang disusun melalui kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan IPB.
Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Muhamad Mawardi, mengatakan, tata kelola pangan membutuhkan pendekatan terpadu melalui konsep Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi.
Melalui Satu Data, pemerintah berupaya mengintegrasikan informasi produksi, stok, kebutuhan, perdagangan antarwilayah, hingga harga pangan menggunakan acuan yang selaras.
Sedangkan, Satu Peta diperlukan untuk memetakan sentra produksi, wilayah konsumsi, serta jalur logistik. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan Satu Aksi berupa kesepakatan langkah konkret dan penentuan wilayah yang membutuhkan intervensi.
Menurut Mawardi, keterpaduan ketiga pendekatan tersebut diperlukan agar koordinasi antarlembaga lebih efektif, terutama ketika terjadi gangguan pasokan dan distribusi pangan.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Fauzan Hasan juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan dan memperbarui data pangan.
Menurutnya, hasil analisis neraca pangan semestinya tidak berhenti sebagai dokumen pemantauan. Data tersebut perlu dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan perencanaan strategis daerah, termasuk penentuan target program dan alokasi anggaran. Sehingga, pemerintah daerah dapat menentukan intervensi berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan perkiraan.
Sedangkan, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Indra Wijayanto menjelaskan, neraca pangan disusun dalam proyeksi tahunan dengan rincian kebutuhan dan ketersediaan setiap bulan.
Pemetaan tersebut memungkinkan pemerintah mengidentifikasi daerah yang berpotensi mengalami surplus maupun defisit komoditas tertentu. Informasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan langkah stabilisasi pasokan dan harga.
Bapanas juga mendorong pembentukan tim penyusun neraca pangan lintas instansi yang ditetapkan oleh kepala daerah. Selain itu, pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) perlu dilakukan lebih terperinci dengan mempertimbangkan besaran kenaikan harga, posisi harga terhadap harga acuan, serta kondisi pasokan dan distribusi.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih selektif sehingga bantuan pasokan maupun langkah stabilisasi dapat diarahkan ke daerah yang benar-benar membutuhkan.
Selain ancaman perubahan iklim, meningkatnya kebutuhan pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian dalam penguatan neraca pangan di Jawa.
Inspektur Utama Badan Gizi Nasional (BGN) Gustanty Dian Fitrilia menyampaikan wilayah Jawa memiliki 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 35,19 juta penerima manfaat.
Besarnya jumlah penerima manfaat tersebut membuat kebutuhan bahan pangan untuk program MBG perlu diperhitungkan secara cermat dalam perencanaan pasokan dan distribusi.
BGN telah menyusun estimasi kebutuhan pangan berdasarkan data harian SPPG melalui Sistem Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). Ke depan, lembaga tersebut mengusulkan integrasi data dan pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system untuk meningkatkan akurasi proyeksi kebutuhan pangan.
Dengan perencanaan yang lebih terukur, kebutuhan program pemerintah diharapkan dapat terpenuhi tanpa mengabaikan ketersediaan pangan bagi masyarakat secara umum.
Dalam rapat tersebut, pemerintah provinsi se-Jawa juga menyampaikan sejumlah kendala dalam penerapan neraca pangan. Di antaranya keterbatasan pencatatan perdagangan antarwilayah, terutama melalui jalur darat, perbedaan sumber dan metodologi data, serta belum optimalnya estimasi kebutuhan pangan untuk mendukung program MBG.
Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah belum lengkapnya informasi mengenai pergerakan komoditas pangan antardaerah.
Padahal, data tersebut penting untuk mengetahui daerah yang memiliki kelebihan pasokan dan wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan. (aci)


