Berita Sidoarjo
PUSPA Gayatri Diperkuat, Sidoarjo Andalkan 76 Desa untuk Deteksi Dini Persoalan Perempuan dan Anak
SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat peran Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Gayatri untuk mendeteksi lebih dini berbagai persoalan perempuan dan anak di tengah masyarakat.
Penguatan dilakukan dengan mengoptimalkan jejaring yang telah terbentuk hingga tingkat desa. Salah satunya melalui 76 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Forum PUSPA Gayatri bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (31/8/2026).
Mimik mengatakan, deteksi dini menjadi kunci agar persoalan perempuan dan anak tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Karena itu, jejaring hingga tingkat desa perlu dioptimalkan agar setiap indikasi persoalan dapat segera diketahui dan dikoordinasikan.
“Deteksi dini ini penting. Jangan sampai persoalan perempuan dan anak baru ditangani setelah menjadi masalah besar,” ujar Mimik.
Menurut dia, penguatan Forum PUSPA bukan berarti membentuk forum baru di tingkat desa. Pemerintah justru ingin memperkuat jejaring dan kelembagaan yang sudah ada melalui koordinasi dan pendampingan.
“Kolaborasi tersebut nantinya dapat diintegrasikan dengan Ruang Bersama Indonesia. Forum PUSPA diharapkan membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di lapangan, kemudian mengoordinasikannya dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan,” imbuh Mimik.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Probo Agus Sunarno mengatakan, desa memiliki posisi strategis karena menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Karena itu, koordinasi dengan desa dinilai penting untuk mengetahui berbagai indikator persoalan yang belum terpenuhi sekaligus menentukan tindak lanjutnya.
“Prinsipnya bukan memperbanyak forum, tetapi memperkuat fungsi dan koordinasi yang sudah ada,” kata Probo.
Saat ini, 76 DRPPA tersebar di Kecamatan Sedati, Buduran, Jabon, Sukodono, Waru, Wonoayu, Taman, Sidoarjo, Krembung, Balongbendo, Tarik, Tanggulangin, Tulangan, Candi, dan Krian.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo Heni Kristiani mengatakan, perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan sejak hulu, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga pendampingan ketika persoalan ditemukan.
Menurut Heni, sejumlah persoalan seperti anak berisiko putus sekolah, masalah pengasuhan, hingga perempuan usia produktif yang belum bekerja membutuhkan perhatian bersama.
“Ketika ada anak yang berisiko putus sekolah atau sudah tidak sekolah, misalnya, jangan sampai kita hanya mengetahui setelah masalah terjadi. Forum di lapangan dapat menjadi mata dan telinga untuk melakukan deteksi dini,” ujar Heni.
Selain perlindungan, pemerintah juga mendorong pemberdayaan perempuan usia produktif yang belum bekerja melalui akses keterampilan dan program pemberdayaan sesuai potensi masing-masing wilayah.
Salah satu program yang dijalankan adalah Sekolah Pemberdayaan Perempuan. Pada 2025, program tersebut digelar di 10 kecamatan dengan total 250 peserta.
Tahun ini, program tersebut kembali dilanjutkan di Kecamatan Balongbendo yang mencakup 23 desa dan Kecamatan Krian yang mencakup 20 desa. Total peserta mencapai 80 orang.
Perwakilan Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur Endang mengatakan, penguatan Forum PUSPA di Sidoarjo diharapkan dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.
“Forum ini dapat membantu melihat titik-titik persoalan yang indikatornya belum terpenuhi, kemudian mengoordinasikannya dengan pihak yang memiliki kewenangan agar segera mendapat tindak lanjut,” terangnya.
Dengan jejaring yang melibatkan pemerintah, pemerintah desa, kader masyarakat, akademisi, hingga organisasi profesi, Forum PUSPA Gayatri diharapkan dapat menjadi penghubung antara persoalan yang ditemukan di lapangan dan layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Penguatan jejaring ini sekaligus menegaskan, perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah.
Deteksi dini membutuhkan keterlibatan masyarakat agar persoalan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. (sat)
