Berita Kota Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tetapkan UMP Jakarta 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,10 Persen

JAKARTA, SURYAKABAR.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941 naik Rp 407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 5.729.876.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Gubernur Pramono, Jumat (20/11/2026).

Gubernur Pramono mengatakan, penetapan UMP tersebut mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

“Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif,” ujarnya.

Baca Juga:  Jelang Penetapan UMP dan UMK 2027, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Serap Aspirasi Buruh dan Pengusaha

Penetapan UMP 2027 dilakukan setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja atau serikat pekerja, dan pengusaha.

Pembahasan berlangsung secara tripartit melalui serangkaian rapat dan kajian sepanjang 2026, dengan mempertimbangkan kondisi pengupahan serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Gubernur Pramono menjelaskan, pembahasan UMP berlangsung selama tiga hari. Meski batas akhir penetapan sebenarnya, Sabtu (21/11/2026), Pemprov DKI Jakarta bersama unsur pekerja dan pengusaha berhasil menyelesaikannya lebih awal.

Baca Juga:  Ancaman El Nino, Bank Indonesia dan Pemerintah Jaga Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga

“Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Namun, alhamdulillah, bisa diselesaikan lebih awal. Saya berulang kali menekankan agar pemerintah, sebagai mediator dan fasilitator, mampu menjembatani perbedaan pandangan antara serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan,” jelasnya.

Sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP 2027. Indikator tersebut meliputi kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (alfa).

Penetapan UMP 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026.

Baca Juga:  Banyuwangi Dilirik Investasi Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik 15 Mega Watt

Kebijakan ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum, pemenuhan hak pekerja, dan perlindungan tenaga kerja.

Gubernur Pramono berharap, kenaikan UMP tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha di Jakarta.

“Mudah-mudahan semuanya berlangsung menjadi lebih baik. Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tidak melupakan kepentingan pengusaha agar tetap bisa bertahan dan menjalankan usahanya dengan baik di Jakarta,” pungkasnya. (*)