Berita Banyuwangi
Bupati Banyuwangi Ipuk Serahkan SK Mutasi 42 Kepala SMP, Minta Sekolah Aktif Cegah Anak Putus Sekolah
BANYUWANGI, SURYAKABAR.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan Surat Keputusan Mutasi 42 kepala sekolah SMP di Ruang Rempeg Jagapati, Rabu (8/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Ipuk menginstruksikan para kepala sekolah untuk berperan aktif dalam penanganan permasalahan pendidikan utamanya anak putus sekolah.
“Kepala sekolah harus peka terhadap kondisi di sekitarnya. Misalnya, jika ada anak yang berpotensi putus sekolah, segera rangkul mereka. Sudah berulang kali saya tegaskan, tidak boleh ada anak tidak bersekolah saat usia sekolah. Kita sudah menyediakan banyak skema,” kata Ipuk.
Berbagai kebijakan pemkab Banyuwangi untuk menangani problem putus sekolah. Di antaranya program Garda Ampuh (gerakan daerah angkat anak muda putus sekolah) yang menjaring dan mengangkat anak putus sekolah untuk disekolahkan kembali. Serta program uang saku dan uang transport bagi pelajar kurang mampu.
“Tidak hanya yang dilakukan pemerintah daerah, kami juga sudah berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menangani masalah ini. Misalnya dengan Baznas. Termasuk juga aksi sosial rutin yang dilakukan siswa Banyuwangi lewat Siswa Asuh Sebaya. Jadi tidak ada alasan untuk anak tidak bisa bersekolah,” kata Ipuk.
Sinergi penanganan permasalahan anak putus sekolah, menurut Ipuk juga bisa dilakukan dengan melibatkan para orang tua siswa. Ia pun mengimbau agar para kepala sekolah mampu menjalin hubungan baik dengan para orang tua.
“Bangun bonding dengan para orang tua. Terima dan jadikan saran serta masukan dari mereka sebagai dasar pembuatan kebijakan sekolah,” kata Ipuk.
Ipuk juga berpesan agar kepala sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman.
“Selain fasilitas yang memadai, semua guru juga harus bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas, sehingga siswa merasa bahagia dan nyaman belajar di sekolah,” ujarnya.
Ditambahkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Alfian, 42 kepala sekolah yang mengalami rotasi jabatan tersebut minimal telah menjabat di sekolah awal selama 2 tahun.
“Ini untuk penyegaran. Rotasi kita lakukan disesuaikan dengan karakteristik sekolah dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Harapannya ini bisa membawa perkembangan positif pada sekolah yang baru,” pungkasnya. (*)
