Reses, Reni Astuti Disambati BST dan Zonasi PPDB
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Pandemi Covid-19 tidak menghalangi Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang digelar pada reses masa persidangan III Tahun 2020 dilakukan tidak seperti biasanya.
Reses dilakukan secara virtual melalui telekonferensi. Sesuai imbauan pemerintah agar menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Reses yang berlangsung, 15-20 Juni 2020 dilakukan di enam titik berbeda.
Dalam tiap kali reses, Reni selalu menekankan pentingnya protokol kesehatan jika ingin keluar dari masa wabah corona. Reni mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah di antaranya selalu memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.
Menurut dia, angka kasus Covid-19 masih tinggi di Surabaya walaupun tingkat kesembuhan merangkak naik. Karena itu masyarakat diminta untuk menjaga diri, menjaga anggota keluarga dan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan dan mencegah Covid-19. ”Menjaga kesehatan diri juga berarti menjaga orang lain dan tenaga kesehatan yang bertugas,” ujarnya.
Menurut Reni, akibat Pandemi Covid-19 usulan pembangunan banyak yang terhambat pada 2020. Sebab, kata dia, alokasi anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19. Banyak proyek pembangunan ditunda. Sementara anggaran kesehatan dan pendidikan cenderung tetap, tidak mengalami banyak perubahan.
BACA JUGA:
- Dinas Pendidikan Surabaya Tunggu Pedoman Kemendikbud, Soal Proses Belajar Mengajar Tahun Ajaran Baru
Pada bidang pendidikan, Reni mengingatkan agar orang memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik baru(PPDB) dan RT/RW diminta memastikan warga bisa melanjutkan sekolah minimal hingga SMA/SMK.
”Di tengah pandemi, harapannya warga saling tolong menolong. Jika ada warga yang tidak mampu yang belum mendapat intervensi bantuan dari pemerintah dapat langsung lapor ke dewan,” urainya.
Reni juga merinci beberapa pengaduan selama reses berlangsung, di antaranya perihal bantuan sosial langsung (BST) yang tidak tepat sasaran. Banyak ditemukan warga yang sudah tercantum di papan pengumuman kelurahan sebagai penerima tetapi belum dapat, ada yang bantuannya dibatalkan di bulan berikutnya, kemudian ada yang belum mendapatkan bantuan sama sekali.
”Kita catat nama, NIK dan fotocopy KTP, nanti akan ditindaklanjuti Dinsos. Walau di tengah pandemi, hak warga yang merupakan kewajiban pemerintah harus dipenuhi. Tidak perlu warga harus meminta dulu, seharusnya sudah harus dipenuhi. Masukan-masukan warga ke pemkot harus ditindaklanjuti. Warga yang tidak mampu jangan sampai tidak mendapatkan intervensi dari pemerintah,” tegas politisi perempuan PKS ini.
Selain masalah BST, Reni juga mendapat banyak pengaduan soal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tengah pandemi corona. Menurut dia, warga yang lokasinya jauh dari sekolah negeri mengeluhkan sistem zonasi, karena rumah jauh dari SMP dan SMA negeri.
Dia menjelaskan, ada perubahan persentase zonasi. Dahulu hampir 80 persen sekarang 50 persen. Hal tersebut membuka lebih besar persentase jalur prestasi. ”Jalur prestasi tidak berdasarkan ujian nasional, karena ujian nasional ditiadakan diganti dengan jalur prestasi dengan merata nilai rapor,” ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, masih banyak orangtua yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah negeri. Sistem zonasi juga mendorong pemerataan pendidikan. Mendorong sekolah swasta untuk semangat terus memperbaiki kualitas. Kini mulai banyak sekolah swasta yang berkualitas.
”Pemkot juga harus memberi perhatian ke semua sekolah baik negeri maupun swasta,” kata Reni.
Sementara pada jalur mitra warga, terang dia, dinas pendidikan akan menempatkan siswa yang masuk database masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke sekolah negeri terdekat dari rumah. Jika tidak diterima di sekolah negeri pemkot akan bekerja sama menggalang CSR agar siswa mitra warga dapat bersekolah secara gratis di sekolah swasta.
”Jika ada warga yang tidak dapat sekolah, karena kesulitan biaya dapat dilaporkan melalui pak RW. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenyam pendidikan. Kita akan dampingi dan kawal sesuai juknis yang sudah diatur di perwali PPDB,” tandasnya. (be)
