Jelang Nataru, BI dan OJK Jaga Keuangan Digital di High Level Meeting Jatim 2026
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk memastikan layanan keuangan di Jawa Timur tetap terjaga selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Upaya itu sekaligus diarahkan untuk memperluas digitalisasi transaksi dan akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur 2026 di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim Ibrahim mengatakan, ketiga tim tersebut memiliki tugas berbeda, namun saling berkaitan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Terlebih, kebutuhan masyarakat cenderung meningkat menjelang perayaan hari besar keagamaan nasional.
“Kalau diperhatikan, ada tiga tim besar seperti TPID, TP2DD, dan TPAKD yang memang memiliki mandat berbeda-beda. Tetapi sebetulnya mempunyai satu visi yang sama, yaitu mendukung pertumbuhan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ibrahim menjelaskan, peran TPID berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang. Sedangkan, TP2DD mendorong efisiensi melalui penguatan ekosistem transaksi digital, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat.
Adapun TPAKD diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan, termasuk akses pembiayaan bagi UMKM.
Ibrahim menilai penguatan ketiga sektor tersebut perlu berjalan beriringan. Digitalisasi tidak hanya ditujukan untuk mempermudah transaksi, namun juga membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha agar semakin terhubung dengan layanan keuangan formal.
“Dengan digitalisasi dan akses keuangan yang semakin meningkat, tujuan akhirnya adalah pertumbuhan yang semakin berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif,” ungkapnya.
Sedangkan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OJK Jatim Horas V M Tarihoran memastikan sektor jasa keuangan di Jawa Timur tetap memiliki ketahanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur Nataru.
Menurutnya, kesiapan sektor keuangan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kelancaran aktivitas ekonomi. Jika TPID berfokus pada kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga, sektor jasa keuangan memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan transaksi maupun kebutuhan keuangan lainnya.
“Kami siap melayani. Kalau rekan-rekan TPID berbicara mengenai distribusi barang dan jasa, arus, serta stabilisasi harga, kami dari sektor keuangan menjamin kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik,” terangnya.
Horas menyebut layanan sektor jasa keuangan juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang melakukan transaksi, menyimpan dana, maupun mengakses pembiayaan hingga masa libur akhir tahun berakhir.
Sehingga, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, BI, OJK, dan industri jasa keuangan diharapkan tidak hanya menjaga kelancaran aktivitas ekonomi selama Nataru, namun juga memperluas manfaat digitalisasi dan layanan keuangan bagi masyarakat Jawa Timur. (aci)



