Berita Lumajang
Bupati Lumajang Indah Amperawati Tekankan Tata Kelola Pajak yang Bersih
LUMAJANG, SURYAKABAR.com – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor lainnya (PBB-P5L), di Aula Panti PKK Kabupaten Lumajang, Rabu (18/11/2026).
Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menegaskan, pajak merupakan salah satu kewajiban penting yang berperan dalam mendukung penerimaan negara dan daerah.
Penerimaan tersebut selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparatur, wajib pajak, dan pelaku usaha.
Sinergi tersebut juga harus disertai komitmen untuk mencegah praktik kecurangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan maupun penyelenggaraan pelayanan.
“Kita semua harus saling bersinergi. Saya juga terus berupaya bekerja bersama teman-teman agar di lapangan dapat diminimalisasi adanya kecurangan, baik dalam pelaksanaan maupun di internal aparatur pemerintah. Dengan begitu, kita bisa menciptakan ketertiban dalam berusaha di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.
Bunda Indah mengingatkan, aparatur yang menjalankan tugas di bidang perpajakan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan dan praktik kecurangan dapat merusak kepercayaan publik serta membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
“Aparatur yang melaksanakan tugas di bidang perpajakan harus amanah. Jangan sampai kepercayaan masyarakat disalahgunakan. Kalau terjadi kecurangan di tubuh aparatur, nantinya bisa mengarah pada korupsi. Ini yang harus kita hilangkan. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh dari perilaku kita sendiri,” tegasnya.
Ia juga menekankan, setiap kebijakan dan pelayanan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tata kelola pemerintahan, termasuk dalam bidang perpajakan, perlu dilaksanakan secara tertib, transparan, dan penuh tanggung jawab.
“Saya sebagai Bupati Lumajang harus bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Karena itu, tata kelola pemerintahan, termasuk dalam bidang perpajakan, harus dijalankan secara tertib, transparan, dan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Probolinggo, Eman Eliab, menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai PMK Nomor 71 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur tata cara pembetulan, pengajuan keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.
Ketentuan baru ini juga menyederhanakan prosedur pengajuan keberatan serta permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan denda, termasuk yang berkaitan dengan PBB-P5L.
Eman menekankan pentingnya pemahaman wajib pajak terhadap hak, kewajiban, prosedur, serta persyaratan yang berlaku.
Dengan pemahaman tersebut, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan ketentuan perpajakan secara tepat sekaligus menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.
Ia menambahkan, peningkatan kepatuhan perpajakan membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Pemerintah daerah diharapkan terus mendukung edukasi serta koordinasi sesuai kewenangannya, sementara pelaku usaha diharapkan kooperatif dan menyampaikan data maupun informasi secara benar.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Lumajang berharap pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perpajakan semakin baik.
Kepatuhan wajib pajak yang didukung integritas aparatur dan pelayanan transparan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan daerah. (*)

