Pendidikan
Kasus Perundungan Masih Tinggi, ISNU dan Unusa Dorong Deteksi Dini di Sekolah
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Kasus perundungan di sekolah masih tinggi. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan tren peningkatan kekerasan terhadap anak sejak 2021 hingga 2025, dengan 4.664 kasus tercatat pada awal 2025.
Merespons kondisi tersebut, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Surabaya bersama Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menggelar workshop nasional deteksi dini perundungan di sekolah yang digelar di Gedung Unusa Tower Surabaya, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini melibatkan guru SD hingga SMA di Surabaya.
Workshop menekankan penggunaan analisis sosiometri untuk mendeteksi perundungan secara dini. Metode ini memetakan relasi antarsiswa guna mengidentifikasi potensi korban maupun pelaku sebelum kasus terjadi.
Rektor Unusa Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono DEA IPU ASEANEng menilai sekolah sebagai ruang mikrososial yang membutuhkan pendekatan berbasis data. Menurutnya, sosiometri memungkinkan sekolah beralih dari penanganan reaktif ke pendekatan prediktif.
“Selama ini penanganan kasus bullying sering bersifat pemadam kebakaran, ditindak setelah ada laporan,” ujar Tri Yogi, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, melalui pemetaan relasi siswa, pendidik dapat melihat siapa yang terisolasi dan siapa yang memiliki dominasi negatif. Data tersebut menjadi dasar intervensi yang lebih tepat.
“Tugas kita bukan hanya mengajar, tetapi memastikan tidak ada anak yang merasa sendirian di tengah keramaian,” ungkapnya.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur Sruji Bahtiar menyoroti perundungan dari sisi pembentukan karakter.
Ia menyebut perbaikan hati perlu dibarengi pengetahuan dan regulasi agar nilai-nilai kebaikan terinternalisasi. “Tindakan yang berulang akan membentuk kebiasaan, lalu karakter dan mentalitas,” katanya.
Sedangkan, pakar sosiologi Universitas Negeri Jember Rojabi Azharghany memaparkan hasil penelitiannya di boarding school tingkat SMP dan SMA.
Ia menemukan perundungan kerap berakar dari beban tanggung jawab berlebihan yang diberikan kepada anak. “Sering kali satu anak diberi tanggung jawab besar untuk membuat keputusan,” terang Rojabi.
Menurutnya, praktik tersebut memicu kekerasan yang keliru dipahami sebagai pendidikan mental. Ia menegaskan, pengakuan tegas bahwa perundungan adalah tindakan salah menjadi langkah awal penanganan.
Rojabi menyebut, sosiometri membantu fokus pada semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku. Menurutnya, penanganan perundungan membutuhkan proses berkelanjutan dengan penekanan pada penumbuhan empati di lingkungan sekolah. (aci)
