Sinergi Pemprov Jatim dan KPPU Kawal Program Beras Jatim Cettar
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur melakukan pertemuan strategis dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil IV Surabaya, Kamis (26/6/2025).
Kegiatan ini untuk memperkuat implementasi Program Korporasi Petani Jawa Timur yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, serta pengendalian inflasi.
Pertemuan ini dihadiri perwakilan Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Dedi Haryono dan Dina Stefany, serta disambut langsung jajaran KPPU Kanwil IV, yakni Dyah Paramita, M Afifudin, dan Naufal.
Agenda utama yang dibahas penguatan koordinasi dan pengawasan implementasi Program Beras Jatim Cettar, sebagai pilot project nasional dan lumbung pangan strategis Indonesia.
Dedi mengatakan, Program Jatim Cettar dirancang untuk mencapai tiga tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan menekan inflasi melalui sistem distribusi beras yang terintegrasi dan efisien.
“Distribusi produk dilakukan melalui dua kanal utama, yaitu demand-pull dan cost-push, dengan melibatkan koperasi multi-pihak sebagai inti kelembagaan, menghubungkan petani, pelaku bisnis, dan BUMD dalam satu ekosistem,” ujar Dedi.
Menurutnya, produk beras premium didistribusikan kepada ASN, BLUD, dan BUMD guna menciptakan pasar tetap dan meredam lonjakan permintaan di pasar terbuka. Sedangkan, untuk masyarakat umum, distribusi dilakukan melalui program Toko Inflasi Daerah (Epik) dengan subsidi logistik yang bersumber dari APBD provinsi.
“Hingga pertengahan 2025, program ini telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga pangan, khususnya di kawasan perkotaan,” ungkapnya.
Dyah Paramita menyebut, KPPU mengingatkan pentingnya menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat, khususnya dalam konteks pemberian subsidi logistik dan distribusi terbatas.
Menurutnya, perlu ada harmonisasi regulasi daerah agar tidak menciptakan eksklusivitas yang berpotensi menutup akses pelaku usaha lain yang kompeten dan efisien.
Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, KPPU membantu inovasi kebijakan Beras Cettar agar inklusif dan berkeadilan bagi seluruh pelaku pasar dan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat serta kemitraan sehat.
“KPPU juga mendorong agar kebijakan menerapkan kemitraan yang sehat bagi pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Jatim,” pungkasnya. (aci)
