Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto Serahkan 50 Sertifikat Warga Korban Lumpur Sidoarjo yang Mangkrak 15 Tahun
SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Penantian warga Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong selama 15 tahun untuk mendapatkan sertifikat tanah dan rumahnya akhirnya terselesaikan.
Selama itu, korban lumpur bekas warga Desa Renokenongo itu menunggu kejelasan penerbitan sertifikat tanahnya yang sekarang ditempatinya. Namun kini warga bisa tersenyum lega, karena 50 berkas sertifikat tanah warga Kedungsolo itu sudah terbit.
Secara simbolis, 50 sertifikat itu dibagikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Kamis, (23/11/2023). Mantan Panglima TNI tersebut membagikan ke rumah warga Desa Kedungsolo secara door to door. Ia didampingi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.
Hadi Tjahjanto mengatakan, warga korban lumpur yang dulu tinggal di Desa Renokenongo sudah lama menanti kejelasan penerbitan sertifikat tanahnya yang sekarang ditempati. Rata-rata hampir 15 tahun mereka tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanah dan rumahnya yang ditinggali.
“Hari ini kita serahkan sertifikat door to door dan semuanya yang saya tanya biayanya berapa, mereka menjawab gratis,” ujarnya.
Ia menyampaikan, penerbitan sertifikat tanah warga korban lumpur tanpa biaya alias gratis. Namun ada lima keluarga yang membayar sesuai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tanah. Biayanya pun kecil. Tidak lebih Rp600 ribu.
“Untuk apa biaya itu?, satu pengukuran, kurang lebih Rp 224 ribu, terus biaya panitia dan biaya pendaftaran, total kurang dari Rp 600 ribu, tapi rata-rata semua gratis,” ujarnya.
Hadi Tjahjanto juga memberikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atas dukungan penerbitan sertifikat tanah kepada warganya. Pasalnya bupati Sidoarjo menggratiskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertifikat.
Sementara itu Gus Muhdlor menyampaikan, pendampingan kepada warga korban lumpur untuk mendapatkan sertifikat atas tanahnya berbuah manis.
Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sudah sekian lama berjalan. Hasilnya dituai dengan terbitnya sertifikat tanah warga Desa Kedungsolo yang dahulu merupakan warga Desa Renokenongo yang desanya tenggelam lumpur Lapindo.
“Selain BPHTB yang gratis, Pemda Sidoarjo juga telah melakukan pendampingan kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertifikat tanahnya, kita juga selalu berkoordinasi dengan kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk membantu warga Kedungsolo yang sekian lama ingin mendapatkan sertifikat tanah yang ditempatinya,” ucapnya.
Gus Muhdlor menambahkan, penerbitan sertifikat tanah bagi warga korban lumpur perlahan-lahan akan dituntaskan. Bukan hanya kepada warga Desa Kedungsolo saja, namun seluruh warga korban lumpur yang sekarang pindah ketempat lain. Penerbitan sertifikat tanah warga korban lumpur dilahan yang sekarang ditempati akan menjadi perhatiannya.
“Permasalahan penerbitan sertifikat tanah warga korban lumpur perlahan-lahan akan kami tuntaskan, termasuk ada 84 bekas Lapindo atas perintah bapak menteri untuk segera dituntaskan, sekarang tinggal 5 orang saja yang keberadaannya sedang kita cari,” ujarnya. (sat)
