Sukseskan PTSL 2023 Pemkab Sidoarjo Berikan Diskon Pajak BPHTB 50 Persen
SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Warga Sidoarjo sedikit lega ketika membayar pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), karena sampai akhir 2023 ini, Pemkab Sidoarjo memberikan diskon 50 persen.
Diskon ini diberikan kepada warga Sidoarjo yang mengurus sertipikat tanahnya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kebijakan itu diambil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor sebagai bentuk dukungan program PTSL yang gencar dilaksanakan pemerintah pusat.
Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 19 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB.
Pagi tadi, Perbup ini disosialisasikan kepada warga Desa Jatikalang, Kecamatan Krian di Balai Desa Jatikalang, Rabu (1/11/2023).
Bupati Sidoarjo yang akrab dipanggil Gus Muhdlor ini mengatakan, keringanan pembayaran pajak BPHTB untuk kebaikan bersama khususnya warga Sidoarjo yang ikut program PTSL. Dengan begitu mereka tidak terlalu terbebani pajak BPHTB yang harus dibayarnya sewaktu mengurus sertipikat tanah.
“Keringanan pembayaran pajak BPHTB untuk kebaikan bersama, harapannya juga jumlah pembayar BPHTB terus meningkat,” ujarnya.
Gus Muhdlor mengatakan, capaian perolehan pajak BPHTB setiap tahunnya terus meningkat. Mulai 2020 sebesar Rp 282 miliar meningkat menjadi Rp 350 miliar pada 2021. Demikian pula di 2022 lalu kembali meningkat menjadi Rp 440 miliar. Ia yakin tahun ini perolehannya kembali meningkat.
“Jual beli yang dikenakan BPHTB ini adalah pembelian berulang, dan ini tegak lurus dengan pembangunan yang gencar dilaksanakan Kabupaten Sidoarjo, contoh nilai jual tanah didepan jalan yang belum dicor ini sekitar 300 ribu, namun setelah jalan ini dicor Pemkab Sidoarjo, nilai jual tanahnya bisa naik berkali-kali lipat, dan pembelian ini bisa berulang-ulang, sehingga setiap terjadi jual beli akan dikenakan BPHTB, dan nilainya pun akan semakin meningkat,” terangnya.
Gus Muhdlor berpesan kepada tim PTSL desa untuk menuntaskan program PTSL di wilayahnya. Ia melihat masih ada beberapa bidang tanah yang belum terbit sertipikatnya sejak terdaftar dalam program Prona sampai berganti nama menjadi PTSL.
Gus Muhdlor meminta semua ketua tim PTSL desa melalui kepala desa agar menyampaikan permasalahan itu kepada camat masing-masing.
“Kepada semua ketua tim PTSL desa lewat Kades, sampaikan kepada camat dari sekian ratus PTSL yang sudah digarap semisal tahun 2018 kok ada dari desa itu tidak keluar sekian, saya minta datanya dan akan saya cocokkan dengan data dari BPN,” jelasnya.
Gus Muhdlor juga menyampaikan, pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) saat ini sangatlah mudah. Bisa melalui minimarket yang saat ini bertebaran. Bahkan bisa lewat online.
Kemudahan itu diharapkan dimanfaatkan masyarakat. Dengan begitu pajak yang dibayar dapat digunakan kembali untuk pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Yang akan menikmatinya juga warga Sidoarjo.
“Hasil pajak tidak lain tidak bukan kembali ke masyarakat, oleh karenanya membayar pajak harus menjadi kesadaran bersama, dan bayar pajak PBB sekarang sudah maju, masuk Alfamart atau Indomart juga bisa, bahkan bisa lewat OVO atau Shopee pay, semua bisa,” ujarnya.
Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono menyampaikan, dalam Perbup Sidoarjo nomer 19 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB, masyarakat mendapatkan berbagai kemudahaan pelayanan selain diskon untuk pembayaran BPHTB.
“Bagi masyarakat yang mengikuti program PTSL, bisa mengurus pajak PBB nya melalui kantor desa saja tidak perlu ke kantor pajak daerah. Dan banyak kemudahan selain diskon yang sudah diatur dalam Perbup ini,” ucap Ari. (sat)
