PSI Surabaya Keluarkan 10 Rekomendasi kepada Risma untuk Bantu Penanganan Pandemi Covid-19
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkomitmen untuk membantu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam menangani pandemi Covid-19. Rekomendasi ini merupakan hasil diskusi online (virtual) dengan tema “Jangan Biarkan Ibu Risma Sendiri”.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah nara sumber yang ahli di bidangnya. Di antaranya, dr Pandu Riono (Pakar Kesehatan Masyarakat), Sulfikar Amir (Sosiolog), Djoko Mursinto (Guru Besar FEB Unair), dr Anita Jamin (Relawan Satgas Covid-19 Jatim), dr Agus F Farid (Dirut Anwar Medika Sidoarjo), Heru Hendratmoko (Jurnalis Senior), Tjutjuk Supariono (anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PSI), dan Seno Bagaskoro (Aliansi Pelajar Surabaya).
“Dari hasil diskusi selama dua jam itu, kami mengeluarkan 10 rekomendasi yang diberikan kepada Risma untuk membantu menangani pandemi Covid -19. Kami ingin memberikan ide-ide baru kepada Bu Risma, agar beliau tidak mikir sendiri dalam menangani Covid-19,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya William Wirakusuma didampingi anggota fraksi, Josiah Michael, Tjutjuk Supariono, dan Alfian Limardi kepada wartawan, Senin (28/9/2020) malam.
William menegaskan, sejak resmi mengisi kursi DPRD Kota Surabaya, posisi politik Fraksi PSI sangat jelas, yaitu menjadi mitra konstruktif bagi Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini.
“Sikap PSI sejak awal adalah berkomitmen untuk mendukung Ibu Risma. Kami sebagai partner pemkot selalu memberi masukan ke Ibu Risma agar beliau tak mikir sendiri,” ujar William.
Lebih jauh, dia menegaskan, pandemi Covid-19 belum berakhir dan diharapkan cepat selesai. Karena itu, PSI membantu Risma dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan kerja nyata yang dituangkan dalam 10 rekomendasi.
BACA JUGA:
Pertama, peningkatan kapasitas dan kemampuan rumah sakit dalam menghadapi Covid-19 dan persiapan pelaksanaan vaksinasi yang meliputi anggaran, tenaga medis dan proses. “Kita berdoa saja agar Covid-19 ini cepat selesai,” imbuhnya.
Kedua, meski sudah melakukan test swab, tapi PSI minta agar pemkot lebih gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ketiga, peremajaan sarana dan prasarana.
Keempat, mendorong Dinas Pendidikan Surabaya agar menyediakan aplikasi internet gratis untuk pelajar dan mahasiswa yang di masa pandemi ini menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring.
“Pemkot jangan memberikan kuota internet atau voucher, karena kerap disalahgunakan bukan untuk keperluan belajar,” ungkapnya.
Kelima, membuat program kerja sama sekolah untuk menggerakkan pelajar mengedukasi lingkungannya. “Sebab pengetahuan warga terhadap Covid-19 ini kurang dan cenderung mengabaikan,” tandasnya.
Keenam, program pemberian BLT lebih efektif bagi warga terdampak Covid-19 yang kena PHK.
Ketujuh, PSI mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk menggerakkan roda ekonomi warga. “Pada masa sulit pandemi ini, satu-satunya pihak yang paling bisa menjalankan ekonomi adalah pemerintah. Sektor swasta relatif banyak yang lumpuh,” urainya.
Kedelapan, mengoptimalkan Kampung Tangguh dan Jogo Suroboyo dalam menanggulangi Covid 19. Yakni menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Kesembilan, PSI merekomendasikan pengawasan protokol kesehatan di ruang publik secara ketat dengan menempatkan petugas keamanan dan memperbanyak CCTV. “Semua kegiatan warga yang banyak kerumunan, terutama di tempat berkumpulnya orang (pasar) bisa dipantau lewat CCTV,” imbuhnya.
Dan kesepuluh, PSI mengajak partisipasi masyarakat agar tidak pasif menghadapi pandemi.
Sementara soal Pemkot Surabaya masih memberlakukan pembatasan jam tutup restoran, rumah makan, atau warkop, William yang juga anggota Komisi C DPRD Surabaya ini menyatakan, PSI telah meminta kepada Risma untuk mengevaluasi lagi agar jam tutup restoran, rumah makan, atau warkop diberi kelonggaran hingga pukul 24.00. Tapi syaratnya mereka harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Selama ini jika makan atau minum kopi masker dibuka, begitu selesai dan ngobrol tidak ditutup atau dipakai lagi. Ini menjadi penyebab penularan yang tinggi. Jika pengusaha restoran, kafe atau warkop bisa menjamin protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan lain lain, bisa diterapkan, mungkin Bu Risma bisa memberikan kelonggaran,” urainya.
Hal senada diungkapkan Alfian Limardi. Menurut dia, dalam kondisi seperti ini memang jadi dilema, apakah pemulihan sektor kesehatan dulu atau ekonomi dulu. “Makanya harus ada jalan tengah. Bagaimana sektor kesehatan tetap terjaga dan ekonomi juga tetap berputar. Sebab kalau perekonomian berhenti, maka untuk menggerakkan lagi itu butuh tenaga yang lebih besar,” ungkapnya.
Lebih jauh, dia menambahkan, PSI akan meminta Dinas Kominfo Pemkot Surabaya untuk sosialisasi dari warkop ke warkop. Sebab dari data yang diperolehnya, banyak anak muda yang terpapar Covid-19. Makanya, rumah makan, kafe atau warkop dibatasi buka sampai jam 22.00.
Sementara Josiah Michael menambahkan, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat itu sangat penting guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Kami lihat protokol kesehatan belum dilaksanakan dengan tegas,” ungkapnya. (be)
