Pilkada Surabaya
Berharap Tidak Terjadi Penyalahgunaan di Pilkada
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni memaknai Pilkada Surabaya 2020 ada tiga potensi penyalahgunaan. Meski demikian, dia berharap itu tidak terjadi.
“Yang jelas, menjadi kewajiban kita bersama untuk mengingatkan satu sama lain. Kita meminta komitmen penuh dari Wali Kota Surabaya agar tiga potensi itu tidak terjadi,” kata Arif Fathoni, Kamis (10/9/2020).
Tiga potensi itu, jelas Toni, panggilan Arif Fathoni, adalah potensi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), potensi penyalahgunaan APBD untuk paslon tertentu dan Abuse of Power (dorongan kekuasaan) baik oleh Wali Kota Surabaya hingga perangkat paling rendah.
“Kalau Bu Risma bersikap negarawan, Insya Allah tiga potensi ini tidak mungkin terjadi. Tapi kalau Bu Risma sikapnya layaknya politisi, maka tiga potensi itu mungkin saja terjadi,” ungkapnya.
Toni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya meminta komitmen netralitas ASN. Lebih jauh, dia menyampaikan, potensi penyalahgunaan APBD Surabaya disuarakan Partai Golkar sejak pengesahan APBD 2020.
“Jauh-jauh hari sebelum pilkada berlangsung, kita minta komitmen kepada Bu Risma agar uang bersumber dari pajak dan retribusi warga, kami tidak ikhlas kalau dipakai jembatan kepentingan kontestasi,” tegas politisi muda ini.
BACA JUGA:
Menurut Toni, potensi penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power) sudah jadi rahasia umum. Karena dalam setiap perhelatan pilkada yang melibatkan petahana, sehingga potensi arus mobilisasi birokrasi itu terbuka lebar.
“Makanya, kita minta komitmen wali kota agar bersikap layaknya seorang negarawan menuju husnul khotimah,” tandasnya.
Sementara Moch Mubarok Muharam, pengamat politik Lembaga Transformasi (Eltram) menyebut anggaran publik seperti APBD masih sangat rawan dipolitisasi menjelang Pilkada Surabaya guna kepentingan politik calon kepala daerah atau bakal calon dari ASN.
“Persoalan ini tak lepas karena belum adanya regulasi jelas yang mengatur soal sumber dana kampanye. Saya kira potensi rawan penyalagunaan dana APBD tetap ada, karena kepala daerah itu tidak memposisikan netral. Apalagi kepala daerah mendukung salah satu paslon ASN, sehingga potensi itu jelas masih ada,” kata Moch Mubarok, Selasa (10/9/2020).
Dia menjelaskan, praktik yang paling sering dilakukan biasanya adalah segala macam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat bukan persoalan baru, namun bisa diantisipasi dan diminimalisasi.
“Makanya harus ada upaya yang kuat dari semua unsur dan penyelenggara pemilu untuk mengawasinya. Saya pikir Surabaya itu lebih mudah diawasi dari pada kabupaten/kota lainnya. Karena pendidikan warga Surabaya lebih tinggi dan peran media massa serta media sosial sangat luar biasa di Surabaya, sehingga bisa membantu mengawasinya,” terangnya. (be)
