Wacana Pembentukan Pansus Covid-19, MCCC Surabaya Ajak Elite Politik Tak Bikin Gaduh
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Surabaya mengajak para elite politik untuk tidak membuat gaduh di saat rakyat susah dengan wacana pembentukan Pansus Covid-19 di DPRD Surabaya.
Pernyataan resmi MCCC bernomor 13/PER/III.0/2020 itu disampaikan, Selasa (5/5/2020), dengan ditandatangani Ketua Arif AN dan Sekretaris Andi Hariyadi.
”Jangan membuat gaduh politik di saat rakyat susah dengan wacana pembentukan Pansus Covid-19 DPRD Kota Surabaya. Kami melihat, saat pandemi ini yang dikedepankan adalah kebersamaan dan membantu penyelamatan rakyat. Kepentingan politik agar tidak dikedepankan,” tegas Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center Surabaya Arif AN dalam pernyataan sikap.
Menurut MCCC, akan lebih baik para elite politik bahu-membahu bersama untuk memberikan kontribusi kepada rakyat pada saat kondisi seperti ini. ”Kalau ada fungsi kontrol tetap dilaksanakan dengan tupoksi yang ada,” ujar Arif yang juga sekretaris PD Muhammadiyah Surabaya.
BACA JUGA:
Selain permasalahan Pansus Covid-19 di DPRD Kota Surabaya yang dinilai sarat kepentingan politik, MCCC Surabaya juga mengajak Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk memperkuat sinergi serta menghentikan silang pendapat. MCCC menilai ada ketegangan antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.
”Ketegangan ini sangat terlihat saat permasalahan ditemukannya klaster baru pabrik rokok Sampoerna yang meninggal dua orang. Kami menilai hal ini sangat tidak etis dipertontonkan dan terkesan saling menyalahkan,” ujar dia.
Terkait penanganan klaster Sampoerna, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menilai Pemkot Surabaya lamban. Keesokan harinya, Pemkot Surabaya memrotes tudingan lamban dari Khofifah tersebut dengan membeberkan kronologi penanganan klaster Sampoerna.
Sementara Wakil Ketua MCCC Surabaya Achmad Rosyidi menambahkan, pihaknya juga meminta agar segera ada rumah sakit darurat karena lonjakan penderita Covid-19 terus merangkak. ”Ini yang kami melihatnya segera untuk dieksekusi. Polemik siapa yang menjadi pemutus kebijakannya, silakan. Kebutuhan rumah sakit darurat adalah keniscayaan, harus segera difungsikan,” ujar dia.
MCCC juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Surabaya Raya untuk menaati Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ”Perusahaan yang pegawainya masih bekerja, work from home (WFH) saja. Pelaksanaan PSBB di antaranya yang paling belum maksimal adalah masih banyak kantor yang buka dan pabrik tetap beroperasi,” ujar Rosyidi yang juga ketua Pemuda Muhammadiyah Surabaya.
Terkait data penerima bantuan, MCCC berharap pemerintah membuat mekanisme yang simpel dan efektif, jangan membuat RT/RW bingung.
”Berikan skema bantuan yang jelas. Bagaimana usulannya dan bagaimana aksesnya. Berapa biayanya dan apa saja bantuannya. Kasihan RT ataupun RW yang dibenturkan dengan warga,” pungkas Rosyidi. (be)
