Nuriyah, Pelaku UMKM Sambut Gembira Pembebasan PPh Final hingga September 2020

SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Pemerintah memastikan adanya pemberian insentif perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) final selama April hingga September 2020.

Kebijakan ini disambut gembira, Nuriyah, pemilik Catering Annur Citra di Jabon Sidoarjo. “Kami gembira adanya kebijakan ini, karena saat pandemi Covid-19 ini usaha kami mengalami penurunan drastis,” ujar Nuriyah menjawab suryakabar.com, Selasa (5/5/2020).

Diakui Nuriyah, sejak pandemi Covid-19 usahanya turun hingga 70 persen. Menyiasati agar usahanya tetap berjalan, Nuriyah juga berjualan lewat online. “Sekarang kami juga menjual lewat online,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, menyikapi merebaknya pandemi Covid-19, pemerintah telah menerbitkan PMK  44/PMK.03/2020 mengenai insentif pajak.

Sebelumnya, ketentuan mengenai pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak wabah Covid-19 telah diatur dalam PMK 23/PMK.03/2020.

Memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi Covid-19 ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, maka pemerintah memperbarui kebijakan pemberian insentif pajak.

BACA JUGA:

Selain PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, ada empat skema bantuan lainnya bagi UMKM yakni PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 % dan Pengembalian Pendahuluan PPN.

Bagi pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah (DTP) harus
mengajukan permohonan surat keterangan.

Surat keterangan, sesuai PMK 44/2020, adalah surat yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Dirjen Pajak yang menerangkan, wajib pajak dikenai PPh berdasarkan PP 23/2018 (PPh final 0,5%).

“Wajib pajak mengajukan permohonan surat keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final
ditanggung pemerintah,” demikian bunyi penggalan kutipan Pasal 6 ayat (1) PMK 44/2020.

Surat keterangan itu dapat diperoleh wajib pajak, termasuk yang telah memiliki surat keterangan sebelum PMK 44/2020 berlaku. Wajib pajak UMKM dapat memperolehnya dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.

Adapun tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan sesuai dengan PMK yang mengatur PP No 23/2018.

Melalui surat keterangan PP No 23/2018 ini, WP UMKM dapat dikategorikan sebagai WP yang membayar pajak dengan skema PPh final sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto dan bisa menggunakan fasilitas PPh final DTP.

Setelah itu, WP UMKM yang mendapatkan fasilitas PPh final DTP harus melaporkan realisasi PPh final DTP yang meliputi PPh terutang atas penghasilan, termasuk transaksi dengan pemotong atau pemungut.

Setelah jangka waktu pemberian fasilitas PPh final DTP berakhir, surat keterangan itu tetap berlaku untuk pelaksanaan ketentuan sesuai PMK 99/2018. (es)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *