Pajak Ekonomi Digital hingga Oktober 2026 Tembus Rp60,1 Triliun

JAKARTA, SURYAKABAR.com – Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 Triliun hingga 31 Oktober 2026. Penerimaan ini berasal dari empat sektor, yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

“Perkembangan ekonomi digital membawa perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat,” ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital.

Dari total penerimaan tersebut, PPN PMSE menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp46,36 Triliun, diikuti Pajak SIPP sebesar Rp6,02 Triliun, pajak atas transaksi fintech sebesar Rp5,5 Triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 Triliun.

PPN PMSE Sumbang Rp46,36 Triliun
Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Sepanjang Oktober 2026, tidak terdapat penunjukan baru maupun perubahan data pemungut PPN PMSE.

Dari total pelaku usaha yang telah ditunjuk tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total Rp46,36 Triliun hingga 31 Oktober 2026.

Baca Juga:  Bupati Lumajang Indah Amperawati Tekankan Tata Kelola Pajak yang Bersih

Penerimaan PPN PMSE terus terkumpul sejak 2020. Setoran tercatat sebesar Rp731,4 Miliar pada 2020, Rp3,9 Triliun pada 2021, Rp5,51 Triliun pada 2022, Rp6,76 Ttriliun pada 2023, Rp8,44 Triliun pada 2024, Rp10,32 Triliun pada 2025, dan Rp10,69 Triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Pajak Kripto Capai Rp2,23 Triliun
Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp2,23 Triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 Triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 Miliar.

Penerimaan pajak kripto berasal dari setoran sebesar Rp246,54 Miliar pada 2022, Rp220,89 Miliar pada 2023, Rp620,38 Miliar pada 2024, Rp796,74 Miliar pada 2025, serta Rp341,61 Miliar sepanjang Januari–Oktober 2026.

Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun
Dari sektor teknologi finansial atau fintech, penerimaan pajak mencapai Rp5,5 Triliun hingga 31 Oktober 2026. Penerimaan tersebut berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 Triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,28 Miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 Triliun.

Baca Juga:  Masih Ada Kesempatan, Kanwil DJP Jawa Timur I Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan Sanksi

Setoran pajak fintech tercatat Rp446,39 Miliar pada 2022, Rp1,11 Triliun pada 2023, Rp1,48 Triliun pada 2024, Rp1,37 Triliun pada 2025, dan Rp1,09 Triliun sepanjang Januari-Oktober 2026.

Pajak SIPP Capai Rp6,02 Triliun
Penerimaan dari Pajak SIPP mencapai Rp6,02 Triliun hingga akhir Oktober 2026. Penerimaan ini berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 Miliar dan PPN sebesar Rp5,57 Triliun.

Setoran Pajak SIPP tercatat sebesar Rp402,38 Miliar pada 2022, Rp1,12 Triliun pada 2023, Rp1,33 Triliun pada 2024, Rp1,23 Triliun pada 2025, dan Rp1,95 Triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Penguatan Ekosistem Perpajakan Digital
Bimo Wijayanto menyampaikan, perkembangan ekonomi digital perlu didukung ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan.

Baca Juga:  DJP Catat Penerimaan Pajak Digital hingga September 2026 Capai Rp58,75 Triliun

“DJP terus memperkuat sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam,” sebut Bimo.

Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha. (*)