Pendidikan
Universitas Brawijaya Bebaskan UKT bagi Mahasiswa Terdampak Bencana di Pulau Sumatera
MALANG, SURYAKABAR.com – Universitas Brawijaya (UB) kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin keberlanjutan studi mahasiswa dengan mengambil kebijakan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terdampak bencana di Pulau Sumatera.
Kebijakan tersebut diberlakukan untuk Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dan menyasar mahasiswa yang telah terverifikasi secara resmi sebagai korban terdampak bencana alam.
Direktur Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan Universitas Brawijaya, Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, S.E., M.Ak., Ak., menjelaskan, kebijakan pembebasan UKT ini merupakan arahan langsung dari Rektor dan Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sumber Daya UB.
Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai bentuk kepedulian institusi terhadap kondisi mahasiswa yang mengalami tekanan ekonomi akibat dampak bencana banjir.
“Kebijakan pembebasan UKT ini kami berlakukan bagi mahasiswa yang telah terverifikasi terdampak banjir untuk Semester Genap 2025/2026. Ini adalah bentuk komitmen universitas agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani persoalan finansial akibat bencana yang mereka alami,” ujar M.Khoiru Rusydi.
Ia menambahkan, proses pembebasan UKT ini akan mulai dijalankan seiring dengan masa registrasi ulang semester genap yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 30 Januari 2026.
Pada periode tersebut, mahasiswa diimbau untuk tetap mengikuti alur registrasi sebagaimana mestinya tanpa perlu merasa khawatir terhadap munculnya tagihan UKT.
Proses pendataan mahasiswa terdampak bencana banjir, lanjut M.Khoiru Rusydi, telah dilakukan sejak Desember 2025 melalui koordinasi antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya dan Direktorat Kemahasiswaan.
Data hasil verifikasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan pembebasan UKT.
“Mahasiswa yang sudah masuk dalam daftar verifikasi tidak perlu mengajukan permohonan ulang melalui sistem keringanan UKT. Data tersebut akan langsung kami masukkan ke dalam sistem keuangan universitas sehingga ketika tagihan UKT muncul, proses pembebasan dapat dilakukan secara otomatis,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Direktorat Kemahasiswaan Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo, S.P., M.P., mengungkapkan, berdasarkan hasil verifikasi, terdapat sekitar 190 mahasiswa Universitas Brawijaya yang tercatat terdampak banjir di tiga provinsi dan berhak menerima kebijakan pembebasan UKT tersebut.
“Kebijakan ini berlaku untuk seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya tanpa memandang fakultas maupun jalur masuk. Yang menjadi dasar utama adalah status mahasiswa yang benar-benar terdampak dan telah terverifikasi melalui mekanisme yang telah kami tetapkan,” kata Sujarwo.
Ia menegaskan, Direktorat Kemahasiswaan berperan aktif dalam memastikan proses pendataan berjalan objektif dan akurat, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan wujud nyata kepedulian universitas terhadap kondisi sosial mahasiswa, khususnya dalam situasi darurat akibat bencana alam.
Tidak hanya melalui pembebasan UKT, Universitas Brawijaya juga telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan lainnya kepada mahasiswa terdampak.
Pada Desember 2025, UB tercatat telah memberikan bantuan biaya hidup serta melakukan aksi kemanusiaan di wilayah terdampak banjir, termasuk penyediaan air bersih, layanan kesehatan, serta pendampingan sosial bagi masyarakat dan mahasiswa.
M. Khoiru Rusydi menjelaskan, kebijakan pembebasan UKT akibat bencana alam bukan kali pertama diterapkan oleh Universitas Brawijaya.
Sebelumnya, kebijakan serupa juga pernah dijalankan pada masa pandemi Covid-19 maupun pada bencana-bencana nasional lainnya, dengan menyesuaikan sistem administrasi dan kebijakan akademik yang berlaku saat itu.
“Prinsipnya, ketika mahasiswa terdampak secara nyata, baik dari sisi keluarga maupun ekonomi, universitas akan berupaya hadir memberikan solusi. Kami tidak ingin ada mahasiswa yang terhambat atau bahkan berhenti studi hanya karena kendala pendanaan akibat bencana,” tegasnya.
Universitas Brawijaya juga membuka kemungkinan untuk melakukan evaluasi lanjutan terhadap kebijakan ini apabila dampak bencana masih berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.
Evaluasi tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi mahasiswa dan situasi di daerah terdampak, termasuk peluang penerapan kebijakan pembebasan atau keringanan UKT pada semester berikutnya.
Pihak universitas mengimbau mahasiswa yang terdampak bencana untuk aktif melaporkan kondisi mereka melalui BEM, Direktorat Kemahasiswaan, maupun fakultas masing-masing.
Pelaporan tersebut dinilai penting agar universitas dapat memetakan kebutuhan mahasiswa secara lebih komprehensif dan memberikan bantuan yang sesuai.
Melalui kebijakan ini, Universitas Brawijaya kembali menegaskan posisinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kepedulian sosial dan kemanusiaan.
UB berharap kebijakan pembebasan UKT ini dapat meringankan beban mahasiswa serta memastikan proses pendidikan tetap berjalan secara berkelanjutan di tengah kondisi sulit akibat bencana alam. (abs)
