Pendidikan
Kolaborasi Lintas Sektor, Unair dan UNICEF Dorong Optimalisasi ISFF Penuhi Hak Anak
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Universitas Airlangga (Unair) menjadi tuan rumah kegiatan Diseminasi Publik Integrated Sub-National Financing Framework (ISFF) Jawa Timur 2025-2029 yang berlangsung di Ruang Majapahit, Lantai 5, ASEEC Tower, Kampus B Unair Dharmawangsa Surabaya, Kamis (12/6/2025).
Kegiatan ini diinisiasi UNICEF bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Unair melalui Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG) bertujuan membahas kerangka pembiayaan alternatif daerah guna mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama terkait hak-hak anak.
Kegiatan ini juga menghadirkan berbagai pihak dari kementerian, lembaga internasional, akademisi, serta mitra pembangunan lintas sektor.
Ketua AILG Dr Eko Supeno Drs M Si mengapresiasi inisiatif UNICEF dan mitra. “Optimalisasi ISFF sangat relevan dalam mendukung pembangunan inklusif, terutama bagi anak-anak. Unair siap berkontribusi secara aktif melalui riset dan advokasi kebijakan,” ujarnya.
Perwakilan Bappenas, Wiwien Apriliani yang turut hadir mengatakan, ISFF dapat menjadi panduan dalam perencanaan pembangunan daerah. Termasuk sebagai alat pemetaan kebutuhan dan prioritas pendanaan.
Menurutnya, Jawa Timur sebagai provinsi pertama yang menerapkan kerangka nasional INFF (Integrated National Financing Framework) ke level subnasional.
“Dokumen ISFF ini sudah diperkenalkan di PBB sejak 2015, dan kini menjadi kerangka penting yang dapat memandu pencapaian SDGs di daerah,” ungkapnya.
Chief of Social Policy UNICEF Indonesia, Yoshimi Nishino menjelaskan, satu dari empat anak di Jawa Timur hidup dalam kemiskinan dan 47 persen mengalami stunting. Tantangan ini membutuhkan pendekatan pembiayaan inovatif.
“Kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor agar pendanaan pembangunan tidak hanya terpaku pada APBD. Melainkan juga menggandeng sektor swasta, filantropi, hingga lembaga zakat,” jelasnya.
UNICEF menyebut, untuk mencapai SDGs di Jawa Timur hingga 2030 diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 1.700 triliun.
Dokumen ISFF sendiri telah mengidentifikasi 17 opsi pendanaan publik dan swasta senilai Rp 200 triliun yang bisa dimobilisasi. Hal ini menjadi langkah awal penting untuk menghapus stunting, memperluas akses air bersih dan sanitasi, serta memperkuat hasil pembangunan manusia.
Menyikapi permasalahan yang menjadi sorotan UNICEF, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur Dr Tri Wahyu Liswati M Pd menegaskan, kerja sama antara pemerintah daerah dan UNICEF telah terjalin erat dalam mendukung program yang berpihak pada anak.
“ISFF adalah bentuk komitmen kami bersama UNICEF untuk menciptakan solusi peluang pembiayaan alternatif. Tentunya dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel dan berkelanjutan demi masa depan anak-anak di Jawa Timur,” tegasnya.
Diseminasi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang seremonial. Namun, juga langkah awal untuk aksi kolektif nyata demi investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak di Jawa Timur. (aci)
