Bank Indonesia Gelar Rakorpusda Pengendalian Inflasi Pangan Wilayah Jawa
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Bank Indonesia menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah (Rakorpusda) dalam rangka pengendalian inflasi wilayah Jawa 2024, Selasa (27/2/2024).
Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), Bank Indonesia akan berfokus pada pengendalian inflasi pangan. Hal ini penting karena beberapa komoditi pangan, seperti beras, aneka jenis cabai, dan bawang menyumbang angka inflasi di Jawa Timur.
Dalam kesempatan ini, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan gagasannya terkait skema program korporasi petani. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani, sekaligus sebagai alternatif solusi mengendalikan inflasi, terutama inflasi pangan di Jawa Timur.
“Skema korporasi petani yang dijalankan melibatkan fasilitasi pembiayaan dengan keterlibatan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia yang merupakan BUMN serta Bank UMKM Jatim. Korporasi petani juga mengelola secara profesional dari sisi hulu dengan hasil produksi utama beras dan residu bernilai ekonomi tinggi,” ujar Adhy.
Selain itu, koperasi produsen multi pihak mayoritas juga milik petani, manajemen korporasi, industri penggilingan beras, investor serta pemasaran terhubung dengan BUMD dan Kepala Desa. Sebab, mayoritas milik petani, sehingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi nilai tambah bagi kesejahteraan petani.
“Korporasi pemasaran juga dijalankan dengan menggunakan merek kolektif atau communal branding “Jatim Cettar”. Sementara, harga pasar dibentuk dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan korporasi petani dan akan menjadi acuan penjualan untuk korporasi pemasaran,” ungkapnya.
Pengendalian inflasi menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena sangat berpengaruh terhadap keterjangkauan harga dan perubahan garis kemiskinan. Pembangunan daerah akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Sektor komoditi makanan berkontribusi sebesar 75,8 persen pembentuk garis kemiskinan Jatim. Jatim terus berupaya mengoptimalkan perdagangan antar provinsi untuk pengendalian inflasi nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bandoe Widiarto, mengatakan Bank Indonesia bersama TPID dan TPIP terus bersinergi, berinovasi dalam mengimplementasikan tiga strategi dalam kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif).
“Selain itu, juga berupaya mengoptimalkan langkah pengendalian harga, terutama melalui pengelolaan suplai pangan, termasuk mendorong produksi menuju ketahanan pangan yang integratif dan masif guna mendukung tercapainya stabilitas inflasi wilayah Jawa pada rentang sasaran nasional 2,5±1 persen (yer on year),” terangnya.
Pada Rakorpusda ini juga telah disepakati tiga komoditas utama yang menjadi fokus pengendalian inflasi ke depan yaitu, beras, aneka cabai (cabai merah dan cabai rawit), serta bawang merah.
“Sedangkan, wilayah pengendalian difokuskan kepada tiga besar daerah penyumbang dengan tingkat inflasi tinggi, serta dua besar daerah dengan bobot tertinggi. Untuk Jatim daerah prioritas, yaitu Madiun, Sumenep, Kediri, Malang, Jember, Banyuwangi, dan Surabaya,” katanya.
Sementara, dalam menghadapi sejumlah tantangan inflasi pangan ke depan, telah disepakati tiga strategi utama dalam mengendalikan risiko inflasi pangan di wilayah Jawa, yaitu penguatan produktivitas pangan strategis baik on farm maupun off farm, khususnya pada 16 klaster komoditas beras, 18 klaster aneka cabai dan 13 klaster bawang merah di wilayah Jawa.
Kemudian, perluasan dan penguatan ekosistem BUMD Pangan di wilayah Jawa (kerja sama antar daerah/KAD terintegrasi antara klaster ketahanan pangan dan off taker BUMD), dengan realisasi 8 KAD, serta 24 KAD potensial lainnya.
“Selain itu, perluasan warung TPID sebagai warung pengendalian inflasi pangan pada 11 daerah prioritas, serta penguatan komunikasi efektif pada seluruh aspek strategi,” pungkasnya. (aci)
