Komisi II DPR RI Kunjungi Kantor Layanan DPMPTSP Sidoarjo, Pastikan Perizinan Sistem OSS Sudah Berjalan
SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Rombongan Anggota DPR RI Komisi II dipimpin Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera mengunjungi Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. Rombongan berjumlah 11 Orang ditambah satu perwakilan dari Ombudsman tersebut melihat langsung proses perizinan online di Sidoarjo yang sudah menerapkan system OSS (Online Single Submission), Senin (22/10/2018).
Ketua rombongan Mardani Ali Sera mengatakan, kedatangannya ke Sidoarjo untuk memastikan pelayanan publik di daerah berjalan dengan baik, salah satunya adalah pelayanan perizinannya. Selain itu, Mardani juga ingin melihat inovasi pelayanan publik yang sudah dikembangkan Pemkab Sidoarjo untuk kemudian oleh Komisi II DPR RI akan disampaikan ke daerah lain agar mencontoh pelayanan publik Pemkab Sidoarjo.
“One Stop Service yang diterapkan di sini (pelayanan perizinan) sudah berjalan dengan baik. Masyarakat dimudahkan dalam mengurus izin. Selain itu diruang depan lobby kantor perizinan juga sudah ada tempat konsultasi mengurus proses izin,” kata Mardani usai meninjau Kantor DPMPTSP.
Selain itu, kedatangan Komisi II juga karena Sidoarjo dinilai pemerintah pusat termasuk salah satu daerah yang memiliki prestasi. Banyak inovasi pelayanan publik yang diakui sampai tingkat nasional.
“Sidoarjo termasuk daerah berprestasi, di antaranya pelayanan publiknya. Kedatangan kita ke sini karena ingin tahu apakah betul pelayanan publiknya berjalan dengan baik, maka kita langsung ke lapangan sebelum ketemu bupati untuk mendengar paparannya,” ujarnya.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dengan ramah menyambut kedatangan anggota Komisi II di Pendopo Delta Wibawa. Saiful Ilah dihadapan Komisi II menjelaskan inovasi apa saja yang sudah dibuat Pemkab Sidoarjo.
Selain penerapan perizinan online OSS, ada lagi inovasi yang sudah mendapatkan penghargaan dari kementerian PAN RB, di antaranya Si Maneis yang dibuat RSUD Sidoarjo untuk menekan angka kematian ibu dan anak saat proses melahirkan.
Inovasi tersebut masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional, dan Si Pekat atau yang dikenal dengan Sistem Informasi Kenaikan Pangkat yang dikembangkan Badan Kepegawaian Daerah, inovasi ini juga masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional.
Di tingkat Provinsi Jawa Timur, ada tiga inovasi yang sudah diakui, di antaranya Si Pandu, Siap Tarik dan beberapa inovasi lainnya. Bupati Saiful Ilah juga menyampaikan, dirinya telah membuat kebijakan yang mendorong agar setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) membuat minimal satu inovasi, hal ini dilakukan Saiful Ilah agar pelayanan publik di Sidoarjo lebih baik lagi.
“Tiap OPD minimal satu inovasi, saat ini pemerintah didorong untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, birokrasi yang cepat dalam pelayanan, tidak bertele – tele dan birokrasi yang bersih,” kata Saiful Ilah. (wob)
