Berita Sidoarjo
400 Personel Gabungan Turun, 25 Bangunan Liar di Frontage Road Buduran Sidoarjo Ditertibkan
SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menertibkan puluhan bangunan liar yang masih berdiri di sepanjang frontage road segmen Buduran, Senin (16/11/2026).
Sebanyak 400 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diterjunkan untuk mendukung kelancaran proses penertiban yang menjadi akses Surabaya ke Sidoarjo ini.
Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengembalikan fungsi frontage road agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Dari sekitar 180 bangunan liar yang sebelumnya terdata di kawasan tersebut, sebagian besar pemilik telah membongkar bangunannya secara mandiri setelah dilakukan sosialisasi.
Kepala Satpol PP Sidoarjo Yany Setyawan mengatakan, petugas pada Senin (16/11/2026) pagi menyasar sekitar 25 bangunan yang masih berdiri. Dengan demikian, penertiban kali ini difokuskan pada bangunan yang belum dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya.
“Pada pagi hari ini kita melaksanakan penertiban di sepanjang frontage road segmen Buduran. Dari sekitar 180 lebih bangunan liar, hari ini kita menertibkan sekitar 25 bangunan yang masih berdiri. Alhamdulillah, sebagian besar warga sadar dan melaksanakan pembongkaran secara mandiri,” kata Yany.
Meski demikian, penertiban tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap semua bangunan. Pemerintah daerah masih memberikan ruang penyelesaian melalui musyawarah terhadap bangunan yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Yany menjelaskan, pembongkaran bangunan berstatus SHM untuk sementara ditunda. Pemilik bangunan akan dipanggil untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait status aset dan mekanisme penyelesaian, termasuk kemungkinan pemberian ganti untung melalui proses negosiasi.
“Untuk bangunan yang masih ber-SHM, sementara penertibannya kita lepas dulu. Nanti kita akan panggil yang bersangkutan untuk dikoordinasikan bagaimana pemanfaatan aset itu. Tentunya pemerintah akan mengambil kebijakan dalam rangka penyelesaian melalui negosiasi ganti untung,” ujarnya.
Menurut Yany, penertiban saat ini dipusatkan di frontage road segmen Buduran. Penanganan bangunan liar di segmen lainnya akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan infrastruktur, termasuk penyelesaian proyek flyover.
Pemerintah daerah juga akan menuntaskan tahapan koordinasi dan negosiasi terkait ganti rugi sebelum melanjutkan penertiban di kawasan berikutnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan penataan infrastruktur berjalan tertib tanpa mengabaikan penyelesaian hak-hak pemilik aset. (sat)

