High Level Meeting, BI Sebut Investasi Jadi Pendorong Utama Pembentukan Lapangan Kerja
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (KPw BI Jatim) menggelar High Level Meeting (HLM) Forum Investasi Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (15/7/2025).
Forum yang mengusung tema “Akselerasi Peningkatan Investasi untuk Menciptakan Lapangan Kerja” ini dihadiri lebih dari 180 peserta, terdiri dari jajaran Pimpinan Daerah Kab/Kota dari seluruh Jawa Timur, termasuk 20 Bupati/Wali Kota, 4 Wakil Bupati, 3 Sekretaris Daerah, Kepala DPMPTSP dan Bapeda dari 38 Kabupaten/Kota, serta seluruh anggota forum investasi.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya peningkatan investasi PMA dan PMDN, khususnya pada Proyek Strategis Nasional, seperti tebu dan sapi perah yang dinilai siap secara ekosistem dan mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kami mendorong pendekatan proaktif dalam menjaring peluang investasi baru, percepatan infrastruktur, efisiensi logistik, serta konsistensi atas komitmen bersama sebagai landasan pertumbuhan berkelanjutan,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BI Jatim Ibrahim mengatakan, investasi menjadi pendorong utama pembentukan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas regional. Menurutnya, Jawa Timur memiliki daya saing tinggi dengan dukungan infrastruktur dan pasar yang besar.
“Meski demikian, masih terdapat ruang peningkatan pada pasar tenaga kerja, adopsi TIK, dan sistem keuangan. Penguatan aspek-aspek tersebut menjadi kunci dalam mendorong akselerasi investasi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono mengatakan, capaian strategis forum ini, termasuk terbentuknya 46 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) senilai RR 57,5 triliun.
“Serta, 12 Letter of Intent (LoI) dari investor asing selama pelaksanaan East Java Investment Forum (EJIF) 2024,” terangnya.
Pada forum ini, tiga kepala daerah turut menyampaikan kondisi percepatan investasi di wilayahnya. Bupati Lamongan menegaskan kesiapan lahan 6 ribu hektare untuk sektor industri maritim dan pariwisata dan kebutuhannya akan infrastruktur penunjang akses.
Sedangkan, Bupati Ngawi menyampaikan keunggulan logistik, lahan luas, dan upah kompetitif, namun menyoroti perlunya harmonisasi regulasi lintas instansi.
Bupati Nganjuk menekankan efisiensi biaya investasi dan pentingnya perbaikan akses jalan provinsi untuk mendukung kawasan industri di wilayah Nganjuk.
Di sisi lain, komitmen bersama ini diperkuat melalui Tanda Tangan Deklarasi Bebas Pungli dan Premanisme antara Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur sebagai wujud komitmen untuk mendukung iklim usaha yang aman, serta investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
HLM Forum Investasi 2025 mempertegas peran Jawa Timur sebagai pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan investasi sebagai penggerak utama transformasi struktural dan penciptaan kesejahteraan masyarakat. (aci)
