DJP Jawa Timur II Sampai April 2025 Sumbang Penerimaan Pajak Rp 6,9 Triliun dari Total Penerimaan Pajak Regional Rp32,06 Triliun
SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Realisasi Pendapatan Negara di Jawa Timur sampai 30 April 2025 mencapai Rp79,77 triliun atau 28,22% dari target sebesar Rp282,65 Triliun. Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 27,80% (Rp77,10 triliun) dari target, dan PNBP mencapai 50,19% (Rp2,67 triliun) dari target (Rp5,3 triliun).
Penerimaan Perpajakan terdiri dari Ditjen Pajak sebesar Rp32,06 triliun, dan Kepabenan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp45,03 triliun (30,26% dari target).
Realisasi Belanja Negara sampai dengan Maret 2025 telah terserap Rp39,59 triliun atau 31,31% dari pagu belanja negara di Jawa Timur. Kinerja belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp10,95 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp28,65 triliun.
Hal itu terungkap saat perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur sampai dengan 30 April 2025 bertempat di Aula Majapahit GKN I Jl.Indrapura No.5 Surabaya. Acara ini juga diikuti para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Timur secara daring melalui Ms Teams, Selasa (27/5/2025).
Hadir memimpin Konferensi pers Kakanwil DJKN Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna yang juga sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, dengan didampingi Plh. Kakanwil Ditjen Perbendaharan Agung Yulianto, Kakanwil DJBC Jawa Timur Untung Basuki, serta Humas Kanwil DJP Jawa Timur II Karsita. Hadir pula para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan di Jawa Timur.
Konferensi Pers ALCo APBN Regional Jawa Timur diselenggarakan setelah Konferensi Pers APBN Kita Edisi Mei 2025 dilaksanakan Menteri Keuangan di Jakarta pada 23 Mei 2025.
Kegiatan ini merupakan agenda dalam menjelaskan secara transparan pengelolaan APBN Regional dan Kinerja Perekonomian Jawa Timur kepada publik.
Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur
Kondisi ekonomi regional Jawa Timur masih sangat dipengaruhi ketidakpastian global meski ada indikasi de-eskalasi.
Ditengah stagnasi global, ekonomi regional Jawa Timur sampai dengan April 2025 tumbuh 5,00% (yoy) lebih tinggi dari Nasional dengan pertumbuhan 4,87% (y.o.y), yang didukung konsumsi rumah tangga pada bulan Ramadhan, perayaan Imlek, dan Nyepi serta Harai Raya Idul Fitri.
Perekonomian Jawa Timur berkontribusi sebesar 25,11% untuk perekonomian Pulau Jawa selalu menjadi terbesar kedua setelah DKI Jakarta, dan berkontribusi 14,42% secara Nasional.
Dukungan positif perekonomian ini dari tumbuhnya Industri Pengolahan (Sisi Penawaran) sebesar 4,13% (yoy), dan terjaganya konsumsi RT (Sisi Permintaan) yang tumbuh sebesar 5,12% (yoy) Inflasi bulan April 2025 sebesar 1,35% (yoy), naik dari bulan sebelumnya yang dipengaruhi oleh telah usainya diskon 50% Listrik dari PLN, dan kenaikan harga pangan seiring dengan peringatan Hari Raya Idul Fitri.
Dudung Rudi Hendratna menjelaskan terkait capaian APBN Regional Jawa Timur, dengan fungsi shock absorbernya dalam menjaga perekonomian khususnya di Jawa Timur.
Beberapa Isu Terkait Penerimaan Negara di Jawa Timur:
Penerimaan Negara
a. Pajak (DJP):
Sampai dengan April 2025 Penerimaan Pajak mencapai Rp32,06 triliun yang disumbang dari Kanwil DJP Jawa Timur I sebesar Rp16,17 T, DJP Jawa Timur II sebesar Rp6,90 T, dan DJP Jawa Timur III sebesar Rp8,99T. Sektor Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor dominan dengan kontribusinya sebesar Rp21,60 triliun dan perdagangan sebesar Rp 8 triliun.
Penerimaan pajak 2025 mulai rebound sejak bulan Maret dengan growth sebesar 9,48%, dan April growth 2,45% yang ditopang dari setoran PPh Pasal 25/26 Badan dan OP, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor, serta makin membaiknya reformasi administrasi perpajakan dengan implementasi Coretax.
Pertumbuhan akumulatif negatif penerimaan pajak regional Jawa Timur di 2025 sebesar -3,56%, dipengaruhi penurunan jenis pajak PPN yang disebabkan karena relaksasi pembayaran pajak PPN, dan adanya kebijakan pemusatan administrasi dan setoran Wajib Pajak cabang sebagai konsekuensi implementasi Coretax.
b. Bea Cukai (DJBC):
Dudung menjelaskan penerimaan Bea Cukai hingga April 2025 sebesar Rp45,03 triliun (30,26% dari target). Penerimaan Cukai terealiasi sebesar Rp42,89 triliun (30,13% dari target).
Penerimaan bea masuk Rp1,88 triliun (29,72% dari target) dipengaruhi oleh penurunan tarif efektif dan nilai impor s.d. April 2025.Penerimaan bea keluar Rp248,6 miliar (211,5% dari target) dipengaruhi oleh tingginya harga referensi CPO dan tingginya harga patokan ekspor biji kakao.
“Penerimaan Cukai dipengaruhi oleh turunnya produksi pabrik rokok golongan I dan naiknya produksi pabrik rokok golongan II dan III,” demikian dijelaskan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur ini saat konpers.
c. Realisasi PNBP
Realisasi PNBP sampai dengan April 2025 tetap terjaga mencapai Rp2,67 triliun (50,19% dari target ), yang berasal PNBP Lainnya sebesar Rp1,36 triliun dari Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Jasa Kepelabuhan, Pelayanan Pertanahan, Penerbitan STNK, dan PNBP BLU sebesar Rp1,31 triliun dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, dan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
d. Pengelolaan Aset
Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim s.d. April 2025 mencapai Rp1,82 triliun atau 33,43% dari target, dengan penerimaan PNBP Lelang sebesar Rp75,37 miliar atau 60,36% dari target Rp124,87 Miliar. Realisasi PNBP Aset Rp43,12 miliar atau 26,11% dari target Rp165,14 Miliar. Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp261,86 Juta atau 170,71% dari target Rp153,4 Juta.
Belanja Kementerian Lembaga
Belanja Pegawai terealisasi Rp8,06 triliun yang sudah disalurkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
Belanja Barang terealisasi Rp2,35 triliun, digunakan antara lain untuk keamanan dan ketertiban nasional, pendidikan tinggi, infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan, sarpras pendidikan, profesionalisme prajurit, pendidikan dasar, konsolidasi demokrasi, layanan hukum.
Belanja Modal terealisasi Rp472,17 miliar, di antaranya digunakan untuk Dukungan Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, modernisasi peralatan Kesehatan, pendidikan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Pengembangan Bendungan, Danau, dan Penampung Air Lainnya serta Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut dan Perkeretaapian.
Belanja Bantuan Sosial terealisasi terealisasi Rp67,4 miliar, digunakan antara lain untuk anak Yatim Piatu (YAPI), Program PKH, bantuan pendidikan dasar dan menengah, bantuan pendidikan tinggi.
Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 30 April 2025 terealisasi sebesar Rp28,64 triliun (34,31% dari target). Realisasi DAU terealisasi Rp16,1 triliun untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik/ belanja aparatur.
Realiasi DBH terealisasi Rp3,11 triliun, Insentif Fiskal terealisasi Rp121,58 miliar, Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp5,4 triliun ditopang oleh Dana BOS, untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan. Dana Desa
terealisasi Rp3,89 triliun dipengaruhi oleh banyaknya Pemda yang belum menyampaikan syarat salur. Realisasi DAK Fisik sebesar Rp4,75 juta.
“Realisasi TKD lebih tinggi dari tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen APBN dalam mendukung layanan publik di daerah,” ujar Dudung menjelaskan peran TKD untuk penerimaan Pemerintah Daerah di Jawa Timur.
Terkait dukungan program makan bergizi gratis (MBG), Dudung menjelaskan di wilayah Jawa Timur sudah terbentuk 77 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dari target tahun 2025 sebanyak 708 SPPG.
“Penerima manfaat MBG ini 332.475 adalah murid sekolah mulai PAUD sampai dengan tingkat menengah atas, termasuk Pondok Pesantren, SLB, dan PKB. Sebanyak 3,320 penerima manfaatnya adalah Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui,” katanya dalam merinci penerima manfaat program MBG di Jawa Timur.
Konpers diakhiri dengan penjelasan dukungan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur terhadap program Koperasi Merah Putih (KMP).
Hingga 29 April 2025, sebanyak 1.247 KMP telah terbentuk di 18 kabupaten dan 2 kota, dari 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur. Wilayah di Jatim dengan respons paling aktif adalah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jombang.
Target pendirian Koperasi Merah Putih secara nasional adalah sebanyak 80.000 entitas usaha. Dukungan modal KMP dijelaskan Plh. Kakanwil Ditjen Perbendaharan Agung Yulianto yang menerangkan “dana desa sebagian kecil dapat dipergunakan sebagai modal penyertaan sesuai ketentuan”.
Sedangkan dukungan dari Pajak diterangkan Humas Kanwil DJP Jawa Timur II Karsita yang menjelaskan melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur seluruh unit vertikal DJP di Jawa Timur telah all out membantu dan mensupervisi pembuatan NPWP sebagai kelengkapan pembuatan Akta Pendiriannya, dan akan berlanjut nantinya dengan program edukasi perpajakannya. (*)
