Prodi AP Umsida Gelar FGD Ungkap Peran Media dalam Branding Politik di Indonesia
SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) kembali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) seri ke-5 secara offline, Selasa (2/7/2024) sore.
Kegiatan ini bertujuan menggali peran media dalam branding politik dan dihadiri Asisten Laboratorium AP Umsida serta Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Umsida. Narasumber utama dalam acara ini Eben Heazer, S.AB., M.MED.KOM,l.
Kaprodi Administrasi Publik Umsida, Ilmi Usrotin Choiriyah, menyambut baik kegiatan ini dan berharap diskusi berjalan lancar.
“Kami mengucapkan selamat datang kepada narasumber dan mahasiswa dalam FGD seri kelima ini. Pada kesempatan ini, kita ditemani Om Eben, seorang editor Harian Surya yang super asik. Selamat melanjutkan diskusi,” ujar Ilmi.
Eben Heazer, yang juga Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya, menyampaikan, “Menjadi jurnalis adalah jembatan antara publik, karena mereka harus menyajikan kebenaran kepada publik. AJI terus mendesak pemerintah untuk memperjuangkan kemerdekaan pers di Indonesia.”
Dalam diskusi, Eben menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis, termasuk kekerasan digital. “Kami menghadapi tantangan dalam persaingan industri media serta masalah etika yang kompleks. Saingan kami bukan hanya akun anonim, tetapi juga influencer di Indonesia,” jelasnya.
Riyadh, Dosen AP Umsida, menambahkan, “Branding media dalam era politik memiliki peran penting dalam membangun komunikasi politik yang efektif sesuai etika yang berlaku. Personal branding politisi melalui media sosial menjadi kunci untuk memperoleh dukungan publik yang positif.”
Isnaini, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media, juga menggarisbawahi pentingnya media sosial dalam membangun elektabilitas politik.
Eben menutup diskusi dengan menekankan perlunya perlindungan diri bagi jurnalis. “Kami berupaya melindungi diri dan keluarga kami, serta melakukan mitigasi risiko sebagai wartawan. Kami bertekad mengawal kepentingan publik dengan integritas dan keberanian,” pungkasnya.
Ilmi menyimpulkan, “Media bisa menjadi sumber masalah sekaligus solusi. Kita berharap dapat terlibat lebih banyak diskusi mengenai masalah publik ke depan.”
Hasil diskusi tersebut melahirkan tiga rekomendasi:
1. Pemerintah dapat secara efektif mengubah citra politiknya dengan beradaptasi dengan era informasi yang bergerak cepat dan mendukung jurnalis dalam memperjuangkan kebebasan informasi bagi publik.
2. AJI dapat memperkuat kemitraan dengan media lain untuk meningkatkan kemampuan jurnalis dalam menghadapi berbagai tantangan di industri jurnalistik.
3. Mahasiswa AP UMSIDA dapat meningkatkan kemampuan medianya dengan mengikuti sesi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. (sat)
