Dorong Swasembada Gula untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani Tebu

SURABAYA, SURYAKABAR.com – PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak perusahaan PTPN III (Persero) Holding Perkebunan, berkomitmen untuk mewujudkan swasembada gula nasional 2028 dengan melibatkan para petani tebu, termasuk peningkatan kesejahteraan para petani tebu.

Untuk mewujudkan hal itu, SGN mendorong peningkatan produktivitas tebu hingga penguatan pola Sistem Bagi Hasil (SBH) yang telah menjadi semangat kemitraan pabrik gula dengan petani sejak dulu.

Direktur Utama PT SGN, Mahmudi mengatakan, lebih dari 80 persen pasokan Bahan Baku Tebu (BBT) pabrik gula SGN merupakan tebu petani. Sehingga, SGN memandang perlunya strategi untuk menguatkan posisi petani tebu.

“Kemitraan SBH juga menguntungkan petani. Ini kuatkan juga, sehingga tidak terjebak pada pola transaksional dengan meninggalkan kualitas BBT,” ujar Mahmudi di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (2/7/2024).

Menurut Mahmudi, target pengembangan lahan SGN pada 2024 seluas 2.536 hektare yang akan didapat melalui Agroforestri, sewa lahan tebu, serta kerja sama dengan Perhutani.

Baca Juga:  Sinergi Gula Nusantara Targetkan 200 Ribu Ton Gula per Bulan pada 2024

Hal itu sesuai dengan roadmap atau peta jalan pencapaian swasembada gula nasional yang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol, untuk mencapai sasaran pada 2030 ada lima poin utama.

Kelima poin tersebut, yakni peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur, berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan tebang muat angkut.

“Kemudian, penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700 ribu hektare yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat dan lahan kawasan hutan. Lalu, peningkatan efisiensi, utilisasi, dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 11,2 persen,” jelasnya.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan petani tebu, serta peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit 1,2 juta kL.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah mengakui saat ini, berbagai terobosan sangat dibutuhkan untuk perbaikan tata kelola tebu rakyat.

Baca Juga:  Layanan Perpajakan Berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 Digit, dan NITKU Diluncurkan

“Terutama menyikapi kondisi tanaman tebu petani yang mayoritas kondisi tanamannya merupakan tanaman keprasan yang lebih dari empat tahun dengan total lebih dari 90 persen tebu rakyat merupakan tanaman keprasan,” terangnya.

Menyikapi kondisi tersebut, menurut Andi, diperlukan berbagai upaya perbaikan tata kelola tebu rakyat mulai dari hulu hingga hilir, baik dalam pengelolaan benih, pupuk, pengairan, pemeliharaan, mekanisasi, pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) hingga pengelolaan panen dan pasca panen.

“Upaya lainnya dalam memperbaiki tata kelola tebu rakyat yang tidak kalah penting adalah dalam penyediaan permodalan, diperlukan model permodalan yang paling tepat, sehingga kemudahan dan keamanan pemodal untuk usaha tani tebu diperlukan penyesuaian,” jelasnya.

Baca Juga:  BPS Catat Angka Penduduk Miskin di Jatim Turun Jadi 3,9 Juta Jiwa

Andi mengungkapkan, model kredit permodalan yang menjadikan pabrik gula sebagai avalis merupakan salah satu model penyediaan modal yang dahulu cukup efektif.

“Selain itu, penguatan kelembagaan petani agar petani lebih berdaya saing dan memiliki kekuatan tawar kepada PG maupun pedagang gula, serta yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan pola kemitraan antara pabrik gula dengan petani tebu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta, Jaka Widada mengatakan, pihaknya membuka Learning Cane Center di UGM sebagai dukungan untuk meningkatkan kompetensi para praktisi industri.

“Kami dari akademisi berkomitmen untuk mendukung pencapaian swasembada gula nasional ini,” katanya.

Hadir dalam FGD ini dari kalangan petani, yakni Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) DPP Pusat, Fathudin Rosidi, serta Ketua APTRI, Sunardi Eddy Sukamto. Keduanya sepakat adanya bantuan dari pemerintah untuk petani tebu.

“Karena selain benih dan pupuk, biaya petani juga besar, terutama untuk replanting atau peremajaan tanaman. Sehingga, dengan bantuan dari pemerintah ini, petani bisa lebih semangat lagi dalam menanam tebu dan menghasilkan tebu yang baik sesuai kebutuhan pabrik gula,” pungkas Fathudin. (aci)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *