Pendapatan APBN Jatim hingga Mei 2024 Mulai Tumbuh Positif
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur (Kemenkeu Jatim) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Jatim mengalami surplus mencapai Rp 49,44 triliun per Mei 2024 atau 33,75 persen dari target surplus tahun ini sebesar Rp 146,49 triliun.
“Sampai 31 Mei 2024 belanja APBN tumbuh signifikan sementara pendapatan mulai berangsur tumbuh positif,” ujar Iwan Handoko, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Jatim pada Konferensi Pers APBN KiTa Regional Jawa Timur sampai dengan 31 Mei 2024 secara luring bertempat di Aula Majapahit GKN 1 Surabaya dan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (28/6/2024).
Menurut Iwan, surplus tersebut didorong realisasi pendapatan negara yang dalam APBN Jatim mencapai Rp 101,89 triliun atau 36,56 persen dari target tahun ini sebesar Rp 278,70 triliun.
“Pendapatan sebesar Rp 101,89 triliun ini tumbuh 9,31 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu,” katanya.
Iwan menjelaskan, pendapatan itu berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 48,25 triliun yang sudah 39,83 persen dari target, di antaranya disumbang penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 37,47 persen, serta PPh Non Migas sebesar 43,57 persen.
Untuk realisasi Bea Masuk adalah sebesar Rp 2,71 triliun atau 36,78 persen dari target Rp 7,37 triliun, Bea Keluar sebesar Rp 45,17 miliar atau 13,27 persen dari target Rp 340,34 miliar, dan Cukai Rp 47,95 triliun atau 33,23 persen dari target Rp 79,21 triliun.
“Pendapatan negara juga disumbang dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp 2,94 triliun atau 55,16 persen dari target Rp 5,33 triliun,” jelasnya.
Di sisi lain, untuk belanja negara dalam APBN Jatim hingga Mei 2024 telah terserap Rp 52,45 triliun atau 39,67 persen dari pagu yang sebesar Rp 132,21 triliun.
Kinerja belanja negara tersebut ditopang penyerapan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 19,57 triliun atau 37,74 persen dari pagu Rp 51,84 triliun dan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 32,88 triliun atau 40,92 persen dari pagu.
Secara keseluruhan nominal Realisasi Penyaluran TKD meningkat sebesar Rp 2,90 triliun atau 9,66 persen (yoy) yang ditopang Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa.
“Sedangkan, untuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK Non Fisik mengalami kontraksi,” pungkas Iwan.
Secara terpisah Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Sigit Danang Joyo menyampaikan upaya sinergi dan kolaborasi baik di internal maupun pemangku kepentingan lain terus dilaksanakan Kementerian Keuangan Jawa Timur agar terjaga kontribusi positif bagi pembangunan.
“Program lelang serentak tahap I telah selesai dilaksanakan dengan jumlah limit Rp14,9 miliar, telah berhasil disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp3,35 miliar,” tutur Sigit. (aci)
