Haedar Nashir Menilai Pasangan Capres Terpilih Miliki Tanggung Jawab Besar
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai siapapun pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 nanti memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin bangsa Indonesia.
“Siapapun yang mendapat mandat rakyat, maka memiliki tanggung jawab yang tidak ringan, karena perlu membawa Indonesia dengan seluruh Tanah Air,” ujar Haedar saat membuka Dialog Publik Muhammadiyah bersama Calon Pemimpin Bangsa secara virtual di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Jumat (24/11/2023).
Haedar berharap agar pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih nantinya bisa mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan lain, termasuk kepentingan dinasti.
Tak hanya itu, Haedar juga berharap capres-cawapres terpilih dapat benar-benar menjadi negarawan, selain juga menjalankan konstitusi bangsa Indonesia.
“Kami berharap para capres dan cawapres, selain menjalankan cita-cita konstitusi dalam memimpin, benar-benar menjadi negarawan sejati. Bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi juga menjadi kepala negara yang tegak lurus di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan kepentingan sempit lainnya,” jelasnya.
Menurut Haedar, Dialog Publik Muhammadiyah merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah membuka ruang komunikasi dan diskusi untuk ketiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam memberikan gagasan mereka untuk membawa Indonesia maju.
Oleh karena itu, Muhammadiyah menilai pemilu bukan hanya merebut hati rakyat dan menduduki jabatan pemerintah, namun juga pada saat yang sama mampu membawa mandat utama selama menduduki jabatan tersebut.
“Mulai dari mewujudkan visi dan misi negara sesuai UUD Negara RI Tahun 1945, serta nilai dasar Pancasila sebagai konstitusi Indonesia. Sehingga, siapapun capres-cawapres yang terpilih, maka bukan hanya dalam cita-cita dan visi dan misi sendiri,” tegasnya.
Selanjutnya, Haedar mengatakan, Pemilu 2024 bisa dijaga bersama agar berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat, beretika, dan menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan, kepatutan, sekaligus tegak lurus dengan segala aturan berlaku.
“Pemilu dan kontes yang berbeda tidak boleh menjadi tempat untuk meretakkan keutuhan bangsa, dan pemilu seberapa pun itu tidak mengoyak persatuan bangsa. Sungguh rugi (kalau) karena pemilu kita pecah sebagai bangsa,” terangnya.
Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), kata Haedar, Muhammadiyah mengedepankan politik kebangsaan melalui para tokoh yang mendirikan republik ini.
Dia pun berharap lima tahun ke depan, pemimpin terpilih mampu menyelesaikan masalah sendiri dan permasalahan berat bangsa, mulai dari korupsi, kesejahteraan kurang, eksploitasi sumber daya alam, serta beratnya utang negara.
“Permasalahan itu diharapkan bisa ditangani pemimpin baru dengan tanggung jawab dan menyelesaikan masalah yang tersistem,” katanya.
Haedar menegaskan, pemimpin seharusnya bisa membawa Indonesia menjadi negara modern, serta mampu berdiri sejajar, semartabat, dan berdaulat dengan bangsa lain yang lebih maju. Sehingga, bukan hanya menjadi objek kepentingan pihak lain yang tidak sejalan dengan semangat jiwa dan dasar konstitusi.
“Harapan kami, bagaimana pemimpin ke depan dapat bersatu memobilisasi potensi untuk bagaimana Indonesia ke depan dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi dalam saat yang sama berdiri tegak dalam kepribadian di mana agama, Pancasila, dan kehidupan luhur bisa dipertahankan,” pungkasnya. (aci)
