Ini Hasil Survei PUSAD Terkait Pemilih Muda di Jatim terhadap Politik Dinasti
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya melakukan survei. Hasilnya, sebanyak 33 persen pemilih muda di Jawa Timur (Jatim) menolak politik dinasti.
Dari hasil survei soal politik dinasti tersebut, ditemukan 26 persen pemilih muda percaya, 33 persen tidak percaya, dan 41 persen tidak peduli. Survei dilakukan terhadap 1.075 responden di 38 kabupaten dan kota di Jatim.
Peneliti Utama PUSAD UM Surabaya, Radius Setiyawan mengatakan, hasil survei ini penting mengingat demografi pemilih di Jatim menjelang Pemilu 2024 didominasi pemilih produktif berusia 17-40 tahun atau kelompok pemilih generasi Z dan generasi millenial.
Dari total 31.402.838 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Jatim, sebanyak 16.001.790 merupakan pemilih muda. Dengan persentase 51 persen dari total DPT di Jatim.
“Politik dinasti dalam konteks demokrasi menarik untuk menjadi pembahasan,” ujar Radius melalui keterangannya di Surabaya, Sabtu (28/10/2023).
Radius menyebut, ada tujuh alasan yang membuat anak muda Jatim menolak politik dinasti. Pertama, 30,60 persen masyarakat tidak percaya karena menghambat proses kaderisasi kepemimpinan.
“Kedua, 28,00 persen masyarakat tidak percaya karena kinerja calon pemimpin sebelumnya yang buruk dan tidak ada dampak terhadap pembangunan,” jelasnya.
Ketiga, lanjut Radius, 27,00 persen masyarakat tidak percaya karena menghambat fungsi check and balance antara eksekutif dan legislatif. Keempat, 25,10 persen masyarakat tidak percaya karena kecenderungan diskriminatif terhadap minoritas politik.
“Kelima, 24,00 persen masyarakat tidak percaya karena kinerja pemimpin sebelumnya yang memiliki kedekatan dengan calon cenderung menyalahgunakan wewenang,” terangnya.
Sedangkan, keenam, 23,10 persen masyarakat tidak percaya karena kecenderungan mengarah pada otoritarianisme. Terakhir, 20,50 persen masyarakat tidak percaya karena cenderung melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
“Perdebatan soal politik dinasti menurut saya menarik dan bagus bagi tumbuh kembang demokrasi. Karena, perdebatan tersebut membuat orang mulai melihat secara serius. Tidak serta merta menolak tetapi tidak serta merta menerima. Mau dari mana asalnya dan silsilah keluarganya, nilai-nilai meritokrasi harus tetap menjadi pegangan,” ungkapnya.
Radius menjelaskan, survei ini dilakukan pada 14-22 Oktober dengan teknik pengambilan sampel memakai Multistage Random Sampling. Di mana, lokasi diambil di seluruh kecamatan di Jatim, dari 38 kabupaten dan kota.
“Kemudian, masing-masing kabupaten dan kota diambil 4-5 kecamatan untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel tiap kecamatan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di tiap kecamatan dan kelurahan yang dijadikan lokasi penelitian,” pungkasnya. (aci)
