IDI Dorong Pemerataan Sebaran Dokter Lewat Asesmen di Setiap Kabupaten dan Kota
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terus mendorong pemerataan sebaran dokter di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya, dengan asesmen kebutuhan dokter umum dan spesialis di setiap Kabupaten dan Kota.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr Adib Khumaidi menjelaskan, khusus di Jawa Timur, IDI mencatat jumlah dokter pada 2023 mencapai 21 ribu orang. Jika mengacu standar WHO yang menetapkan rasio 1:1.000, idealnya tiap 1 dokter melayani 1.000 penduduk.
Sedangkan, jumlah penduduk di Jawa Timur, saat ini sudah mencapai 41.416.407 jiwa. Artinya, jumlah dokter di Jawa Timur masih kurang, khususnya di daerah-daerah. Karena itu, pemerataan dokter penting untuk dilakukan.
Menurut dr Adib, setiap pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur harus melakukan asesmen tentang kebutuhan dokter umum maupun spesialis untuk mengetahui jumlah kebutuhan dokter di masing-masing wilayahnya.
“Jangan ukurannya nasional. Rasio itu per Kabupaten/Kota. Dari situ, nanti kemudian apakah semua daerah membutuhkan sub yang canggih? belum tentu. Artinya, paling penting kebutuhan dasarnya. Inilah yang harus dibuat dan didorong oleh daerah,” ujar dr Adib di kantor IDI Jawa Timur di Surabaya, Kamis (19/10/2023).
dr Adib mengungkapkan, jika sudah dilakukan asesmen, daerah akan mengetahui berapa banyak jumlah dokter tersebut. Bahkan, pemerintah daerah juga bisa membuat kebijakan terkait penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter.
“Daerah yang penuh tadi bisa mengatakan untuk periode satu tahun ini tidak akan menerbitkan SIP baru. Nah, kebijakan itu belum pernah ada,” ungkapnya.
Adib mengatakan, pada prinsipnya para dokter sejatinya bersedia untuk ditempatkan di daerah. Namun, dari riset yang pernah pihaknya lakukan, ada sejumlah faktor yang membuat distribusi tersebut tidak merata.
Pertama, terkait jenjang karir. Menurutnya, hal ini diperlukan adanya dukungan dari pemerintah daerah. Kedua, soal kesejahteraan atau insentif. Ketiga, terkait dengan sarana prasarana.
“Jadi, jika di situ tidak ada dukungan sarana dan prasarana, mereka juga tidak bisa kerja. Terakhir, ini khusus, contoh di Papua, yakni tentang keamanan. Empat hal inilah yang harus menjadi jaminan sehingga kita bisa mendorong agar teman-teman mau ke daerah,” pungkasnya. (aci)
