Isi Kuliah di Unair, Menko Polhukam Mahfud MD Tekankan Pentingnya Politik Kebangsaan
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menekankan pentingnya mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya untuk memahami politik kebangsaan.
Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menjadi pembicara kuliah tamu di hadapan ratusan mahasiswa Unair. Dalam pemaparannya, Mahfud mengatakan, politik memiliki cakupan yang begitu luas termasuk ideologi. Sejak merdeka, Indonesia telah menetapkan ideologinya, yaitu Pancasila yang merupakan ideologi prismatik.
“Pancasila ini secara ilmiah disebut dengan ideologi prismatik,” ujar Mahfud dalam kuliah tamu bertajuk “Demokrasi yang Bermartabat Menuju Indonesia Emas 2045” di Aula Garuda Mukti Kampus C Unair Surabaya, Senin (16/10/2023).
Menurut Mahfud, ideologi prismatik menempatkan Pancasila berada di garis tengah. Pancasila menjadi penengah antara ideologi ekstrem yang bertentangan, seperti ideologi negara sekuler dan negara agama.
“Ideologi prismatik ini adalah ideologi garis tengah dari segala ideologi ekstrem yang bertentangan, seperti ideologi negara sekuler dan negara agama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mahfud menyebut, penetapan Pancasila sebagai ideologi negara membutuhkan waktu yang begitu panjang. Tak hanya waktu, perdebatan dan diskusi alot juga sempat menjadi hambatan dalam proses penetapan ideologi tersebut.
Namun, adanya kesadaran akan persatuan dan kesatuan menjadikan para tokoh kemerdekaan sepakat. Mereka menyepakati, Pancasila adalah ideologi yang tepat untuk Indonesia yang plural.
“Ideologi ini keputusannya melalui debat penuh retorika hingga akhirnya melalui sistem voting ditetapkan ideologi dan bentuk negara kita. Negara kesatuan dengan bentuk republik,” terangnya.
Mahfud menegaskan, Pancasila telah menjadi ideologi negara sejak lama. Dengan demikian, konsekuensinya adalah Indonesia menganut prinsip-prinsip kesatuan dalam keberagaman. Termasuk juga prinsip demokrasi yang memberikan kesempatan dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pada prinsipnya adalah kita membangun negara dengan prinsip persatuan, pluralisme, toleransi, demokrasi, nomokrasi, dan antikekerasan,” pungkasnya. (aci)
