Stakeholder Engagement Sinergitas Kemenkeu Satu dengan DPR dan Bupati
SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II, Heru Susilo bersama Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan Riana Budiyanti mewakili Kakanwil DJP Jawa Timur II membuka kegiatan Stakeholder Engagement Kemenkeu Satu yang diselenggarakan di Aula KPP Pratama Bangkalan, Senin (14/8/2023).
Acara ini dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI R.H. Imron Amin, Plt. Bupati Bangkalan Mohni, Ikatan Pengusaha Muslimah Bangkalan, perwakilan Wajib Pajak di sektor emas, properti, perikanan dan tambak, dan juga dihadiri pengurus dan santri dari Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan.
Stakeholder Engagement Kemenkeu Satu mengangkat materi “Sosialisasi Pajak Pusat & Pajak Daerah, Pemutakhiran NPWP ILAP, dan Business Development Service”.
Kegiatan ini merupakan wujud sinergitas Kemenkeu Satu dengan Komisi XI DPR RI dan juga pemerintah daerah.
“Bilamana teman-teman santri membutuhkan keahlian kami terkait pembukuan umum, bisa kontak kami di KPP Bangkalan, kami dengan senang hati untuk sharing, atau bisa juga terkait cara membuat kemasan, dan juga terkait
prosedur sertifikasi halal bisa diskusi juga dengan kami,” ujar Riana.
Sementara Heru Susilo menyebut pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi berbasis data perpajakan (PSIAP), sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti.
“Tujuannya untuk mendukung optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Diharapkan dengan adanya PSIAP akan mengikuti perkembangan dunia digital terkini dan menunjang kerja serta konektivias layanan untuk wajib pajak” ungkap Heru.
Senada yang disampaikan Riana sebelumnya, Imron dalam sambutannya berharap kedepan pesantren dapat bekerjasama dengan pemerintah. Hasilnya bisa membuat para santri bisa melek terhadap bisnis dan juga ekonomi.
“Juga berbicara terkait UMKM, santriwan dan santriwati tidak bingung terkait cara pengemasan produk, cara memfoto dan memposting produk agar terlihat cantik yang menarik minat orang untuk beli produk tersebut,” kata Imron.
Sementara itu, Mohni juga berharap kedepan sesuai program yang sudah dijalankan yakni mencetak entrepreneur dari pondok pesantren untuk menjadi pengusaha yang sukses, mohon bantuannya dari KPP Pratama Bangkalan.
“Mohon bantuannya dari teman-teman KPP agar santriwan santriwati ada dasar utamanya terkait menjalankan bisnis,” kata Mohni.
Kegiatan Stakeholder Engagement Kemenkeu Satu tersebut dibagi tiga sesi yakni sesi pertama materi Pajak Pusat & Pajak Daerah, Pemutakhiran NPWP Instansi. Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) yang diisi oleh
Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Bangkalan Ikaring Tyas Aseaningrum.
Pada sesi kedua diisi tanya jawab dengan Anggota Komisi XI DPR RI Imron Amin, Plt. Bupati Bangkalan Mohni,
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Heru Susilo, dan Kepala Kantor
KPP Pratama Bangkalan Riana Budiyanti.
Pada sesi terakhir sebelum foto bersama diisi materi terkait kiat Membuat Foto Produk Menjadi Lebih Menarik yang diisi Radityo Angga Primantoko pegiat fotografi sekaligus Account Representative KPP Pratama Bangkalan.
Setelah kegiatan di Aula KPP Pratama Bangkalan berakhir para tamu undangan berbelanja di Bazar UMKM yang diisi UMKM binaan KPP Pratama Bangkalan yang terselenggara di area parkir KPP Pratama Bangkalan.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait perpajakan terkhusus terkait beda pajak pusat dengan pajak daerah, pemutakhiran NPWP ILAP, meningkatnya kemampuan santriwan dan santriwati terkait foto produk, dan juga semakin bersinerginya antara Kementerian Keuangan dengan Stakeholder. (*)
