Ratusan Kepala Sekolah TK hingga SMP Ikuti Advokasi dan Pendampingan
SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Sebanyak 333 Kepala SDN, 40 Kepala SMPN serta 2 Kepala TK Negeri di Sidoarjo mengikuti Advokasi Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, di favehotel Sidoarjo, Rabu (11/1/2023).
Kegiatan yang pertama kali digelar ini untuk meningkatkan hubungan lintas sektor serta komitmen dalam penyusunan kebijakan pengembangan strategi dan implementasi program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidoarjo.
Selain itu untuk memastikan pendidikan dan kebudayaan sampai kepada masyarakat dan memberikan output yang diharapkan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran kepala sekolah tentang pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku demi mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan.
BACA JUGA:
- Peduli Lingkungan, Murid SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo Belajar Kelola Sampah di Kampung Edukasi Sampah
Wakil Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, kegiatan ini penting dilaksanakan mengingat kebijakan dan program-program pemerintah pusat dan daerah perlu dilaksanakan secara cermat, strategi dan dikawal untuk mencapai tujuan dan keberhasilannya.
“Kegiatan yang pertama kali ini dilakukan sebagai tolak ukur kebijakan yang dilakukan sekolah SD maupun SMP, dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan maupun dari Kepolisian bisa dijadikan pondasi dalam membuat kebijakan,” tutur Subandi.
Ia menambahkan, terkait pendidikan dalam 17 program visi dan misi bupati dan wakil bupati, ada 4 hal yang harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo yaitu ketersediaan 100.000 lapangan kerja guru, insentif guru ngaji dan guru agama, kesejahteraan GTT, guru swasta dan guru honorer serta Youth Center. Hal ini dimintanya perlu dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Untuk itu program ini merupakan salah satu prioritas yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo memiliki tanggung jawab khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya ada regulasi dan aturan. Juga ada kebijakan yang harus diperhatikan semua pihak terutama para kepala sekolah,” jelasnya.
Ia melanjutkan, kemungkinan terjadi permasalahan diberbagai satuan pendidikan itu ada. Pasalnya terdapat interaksi antara guru dan peserta didik. Antara guru dan orang tua terkadang masih ada miss komunikasi yang tidak menutup kemungkinan berlanjut kemasalah hukum. Demikian pula adanya ketidakpahaman kepala sekolah terkait dengan hal-hal yang bisa menjadi permasalahan hukum.
“Tantangan ke depan semakin kompleks, kepala sekolah harus selalu melakukan inovasi dalam pengelolaan sekolah agar mutu sekolah menjadi lebih baik, bangun terus komunikasi dengan aparat penegak hukum terutama Kejaksaan dan Kepolisian agar proses pendidikan dan kebudayaan berjalan dengan lancar aman dan kondusif apalagi saat ini kita memasuki pasca Covid dan memasuki tahun politik,” imbuhnya. (sat)
