Launching Gakkumdu Sidoarjo, Bupati Ahmad Muhdlor Minta ASN Jaga Netralitas di Pemilu Serentak 2024

SIDOARJO, SURYAKABAR.com – Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor meminta aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitas saat Pemilu serentak 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Gus Muhdlor, panggilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat menghadiri launching dan konsolidasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sidoarjo dalam rangka persiapan Pemilu 2024, yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo di favehotel Sidoarjo, Selasa (13/12/2022).

“Pada Pemilu 2024 kita pertama kali dihadapkan pada pemilihan serentak, sehingga wajar penegakkan hukum. Dimana nanti pada masa transisi pasti ada hal-hal yang cukup menguras perhatian. Semua ini akan terselesaikan dengan baik jika Bawaslu, Kepolisian, serta Kejaksaan sebagai ujung tombak Gakkumdu ini berjalan dengan baik dan profesional,” jelasnya.

BACA JUGA:

• OKP dan Perguruan Silat Diajak Cegah Radikalisme, Terorisme dan Gangguan Kamtibmas di Sidoarjo

• Bunda PAUD Sidoarjo Tekankan Pesan Moral Melalui Literasi

• 44,7 Juta Orang Diprediksi Bepergian saat Libur Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Penyelenggaraan Angkutan Nataru dengan Matang

Ia juga mengatakan, Pemilu 2024 nanti merupakan pengalaman pertama pemilihan kepala negara, hingga kepala daerah berlangsung serentak. Tekanan pasti ada dan situasi politik pasti kental sekali.

“Untuk itu saya minta para camat dan kepala OPD yang hadir, agar tetap menjaga netralitas ASN. Harapan kami Gakkumdu ini menjadi pionir utama pelaksanaan Pemilu yang lebih berkualitas,” jelasnya.

Kapolresta Sidoarjo, Komandan Kodim 0816 Sidoarjo, Kepala Kejaksaan dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo pada kesempatan tersebut menuliskan deklarasi, serta menandatangani pakta integritas ASN, Polri dan TNI.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Haidar Munjid mengatakan, Gakkumdu ini sebagai ujung tombak penegakkan hukum pada pelaksanaan Pemilu. Pada 2019, Bawaslu mencatat ada 706 pelanggaran.

“Ada satu pelanggaran pidana kita kawal sampai persidangan, dan ada enam yang kita registrasi tentang pelanggaran etik dan tiga bukan pelanggaran. Artinya, pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah berpengalaman menangani pelanggaran pidana,” jelasnya.

“Dalam Pemilu 2024 nanti, Bawaslu tidak akan segan memproses setiap pelanggaran yang ada,” tandasnya. (*)