Menhub Optimistis Kinerja Keuangan Akhir Tahun Capai Target
JAKARTA, SURYAKABAR.com – Realisasi kinerja keuangan Kementerian Perhubungan hingga Agustus 2022 sebesar 52,6% atau Rp 16,8 Triliun dari pagu anggaran 2022 sebesar Rp 31,94 Triliun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku optimistis pada akhir tahun mampu mencapai target prognosa sebesar 95,90%.
Pada 2022, pagu awal Kemenhub Rp 32,94 Triliun. Kemudian, dengan adanya penyesuaian (automatic adjustment) dan rekomposisi anggaran, pagu akhir menurun menjadi Rp 31,94 Triliun.
“Adanya kebijakan Automatic Adjustment memang mempengaruhi ruang fiskal dalam rangka memenuhi program prioritas nasional. Namun dengan keterbatasan yang ada, kami berupaya memastikan aspek keselamatan, layanan dan kebutuhan infrastruktur prioritas tetap berjalan,” ujar Menhub saat menghadiri Raker dengan Komisi V DPR-RI di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Realisasi kinerja anggaran 2022 per jenis belanja, yakni Belanja Pegawai dengan pagu Rp 3,72 Triliun dengan realisasi Rp 2,51 Triliun atau 67,4%; Belanja Barang dengan pagu Rp 13,73 Triliun dengan realisasi Rp 6,95 Triliun atau 50,6%; dan Belanja Modal dengan pagu Rp 14,49 Triliun dengan realisasi Rp 7,34 Triliun atau 50,6%.
Menhub mengungkapkan, sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja anggaran yaitu mengawal secara ketat Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk memastikan pelaksanaan sesuai target yang direncanakan, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), merevisi terhadap sisa kontrak dan buka tanda blokir dan memanfaatkan fleksibilitas Automatic Adjustment untuk kegiatan yang lebih feasible atau kegiatan direktif yang penting dan mendesak.
BACA JUGA:
Menhub juga mengungkapkan, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub sampai dengan 22 Agustus 2022 sebesar Rp 5,32 Triliun, atau 62,61% dari target akhir Rp 8,51 Triliun.
“Realisasi terbesar PNBP yaitu pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 2,93 Triliun yang terdiri atas PNBP Fungsional sebesar Rp 4,9 Triliun dan PNBP Non fungsional Rp 336 Miliar,” tutur Menhub.
Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai rencana kerja anggaran Kemenhub 2023. Pagu Kebutuhan Kemenhub pada 2023 sebesar Rp 73,84 Triliun, dengan Pagu Indikatif Rp 33,02 Triliun, dan selanjutnya ditetapkan Pagu Anggaran Rp 33,44 Triliun.
Adapun komposisi Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2023 menurut Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut: Sekretariat Jenderal Rp 541,15 Miliar, Inspektorat Jenderal Rp 96,65 Miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp 5,46 Triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 8,79 Triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 7,18 Triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 7,27 Triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp 164,69 Miliar, BPSDM Perhubungan Rp 3,67 Triliun, dan BPTJ Rp 259,71 Miliar.
Empat agenda rapat yang dibahas pada rapat dengan Komisi V DPR RI kali ini yaitu: laporan keuangan 2021, realisasi anggaran sampai dengan Agustus 2022, pembahasan RKA K/L tahun 2023, dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Beberapa hal yang menjadi kesimpulan disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, yakni: Komisi V DPR memberikan apresiasi kepada Kemenhub yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pada 2021, meminta Kemenhub untuk meningkatkan capaian serapan anggaran sesuai saran dan masukan dari Komisi V DPR.
Kemudian, Komisi V DPR memahami penjelasan Kemenhub terhadap alokasi anggaran Kemenhub 2023. Selanjutnya, Komisi V DPR bersama Kemenhub akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI. (*)
