Wali Kota Eri Cahyadi jadi Guru di SMPN 1 Surabaya, Jelang Sekolah Tatap Muka
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkunjung ke SMPN 1 Surabaya, Jumat (16/4/2021). Kunjungan itu dilakukan Eri Cahyadi menyambut rencana dilakukannya proses belajar tatap muka mulai Juli 2021.
Dalam kesempatan tersebut, selain melihat kesiapan sekolah, Wali Kota Eri juga menjadi ‘guru’. Wali Kota Eri menjelaskan beberapa materi pelajaran terkait pemanfaatan sumber daya alam kepada murid secara online dan offline. Proses belajar offline diikuti 18 siswa perwakilan dari SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya.
Usai memberi materi pelajaran, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan provinsi untuk membahas mengenai sekolah offline.
“Insya Allah Juli nanti kita lakukan itu (proses belajar offline). Setelah Lebaran kita lakukan uji coba nanti ada sekitar 25 persen dulu yang kita masukkan,” ujar Wali Kota Eri seperti dikutip surabaya.go.id.
Wali Kota Eri menjelaskan, setelah uji coba 25 persen dilaksanakan, pihaknya akan melakukan evaluasi. Jika dinilai berhasil, maka prosentase tersebut bisa naik menjadi 100 persen.
“Nanti setelah satu minggu, akan ada evaluasi lagi. Kita usahakan sesegera mungkin bisa 100 persen. Guru-guru semua juga sudah divaksin, tinggal murid yang masih harus kita koordinasikan sama provinsi,” urainya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Supomo menyampaikan, pihaknya mewajibkan seluruh sekolah melakukan simulasi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
“Minggu ini beberapa sekolah sudah melalukan simulasi, salah satunya Bhayangkara. Teknisnya, semua guru dan tenaga pendidik harus sudah tervaksin, apabila ada yang tidak mau vaksin maka tidak diizinkan ke sekolah,” jelas Supomo.
Sedangkan untuk murid, menurut Supomo, 25 persen anak yang masuk tersebut dipilih yang sehat, jika siswa tidak sehat diimbau untuk tidak datang ke sekolah serta melakukan kegiatan belajar melalui daring. Nantinya akan ada evaluasi untuk melihat mana tindakan yang paling tepat untuk dilakukan.
“Kami tidak mau nantinya ada cluster pendidikan. Oleh karena itu, kita juga mengajak para pakar untuk melakukan kajian mendalam dan secara medis dibenarkan,” tutup Supomo. (*)
