Wali Murid Keluhkan Sistem Belajar Daring, Golkar Minta Pemkot Surabaya Siapkan Akses Internet Gratis
SURABAYA, SURYAKABAR.com – DPD Partai Golkar Surabaya meminta pemkot menyiapkan infrastruktur kampung IT untuk keperluan belajar daring selama pandemi Covid-19. Ini lantaran banyak keluhan dari orangtua wali murid mengenai terbatasnya infrastruktur penunjang yang disiapkan pemerintah seperti akses internet gratis.
“Banyak orangtua mengeluh dengan sistem belajar daring yang diterapkan sekolah untuk para siswa, karena minim infrastruktur penunjang yang disiapkan pemerintah seperti halnya sarana jejaring seperti akses internet gratis,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni, Selasa (28/7/2020).
Akibatnya, lanjut Toni, panggilan Arif Fathoni, masyarakat yang sudah susah pada saat pandemi Covid-19, harus dibebani biaya beli paket internet untuk anaknya belajar daring. Bahkan, tidak jarang orangtua terpaksa harus membelikan ponsel anaknya untuk kebutuhan belajar daring di rumah.
“Ini membuat orangtua semakin terbebani. Terlebih, mereka dari kalangan keluarga tidak mampu,” ungkap Toni.
Untuk itu, Toni yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya ini meminta pemerintah menyiapkan infrastruktur berupa internet gratis di semua kampung terlebih dahulu, sebelum membuat kebijakan model daring.
BACA JUGA:
Pemkot Surabaya harus membuat kampung IT agar masyarakat pelajar bisa menikmati internet di rumah masing-masing, khususnya untuk keperluan pendidikan.
Adapun untuk anggarannya, kata dia, Pemkot Surabaya bisa membuat kebijakan seperti realokasi belanja dengan menggunakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk keperluan belajar daring.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga bisa menganggarkan melalui APBD maupun meminta bantuan dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan komunikasi yang selama ini kabel dan fiber optik (FO)nya banyak tersebar di Kota Surabaya.
“Sebagai kota yang mengklaim kota digital, rakyat harus mendapatkan manfaat atas itu semua,” urainya.
Dia menegaskan, Golkar mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan peralihan model belajar dari model tatap muka ke daring pada saat pandemi Covis-19. Sebab kebijakan ini salah satunya bertujuan mencegah sebaran Covid-19.
Namun, kata Toni yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, pencegahan juga harus diimbangi dengan kebutuhan masyarakat pelajar. Utamanya terkait layanan kebutuhan sarana pendidikan pada masa pandemi Covid-19, seperti akses internet dan sarana penunjang lain secara gratis, sehingga tak kian membebani masyarakat. (be)
