Anggaran Penanganan Covid-19 Surabaya Belum Maksimal, Reni Astuti: Baru Terserap 23 Persen dari Rp 208,9 Miliar
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Anggaran penanganan Covid-19 yang disampaikan ke DPRD Kota Surabaya dari refocusing dan realokasi APBD Tahun 2020 sebesar Rp 196.408.341.686 ditambah alokasi belanja tidak terduga pada APBD murni sebesar Rp 12.500.000.000. Total anggaran yang dapat digunakan dalam penanganan Covid-19 di Surabaya Rp 208.908.341.686.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti menjelaskan dari anggaran tersebut baru terserap kurang lebih 23 persen dimana ada anggaran dalam aspek sosial Rp 161.075.121.900 belum digunakan, karena Pemkot Surabaya mengoptimalkan bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan pihak swasta.
”Adanya bantuan-bantuan tersebut perlu kita syukuri. Sehingga kita masih punya alokasi untuk anggaran penanganan Covid-19. Namun demikian, harus dipastikan lagi terkait problem sosial di Surabaya, apakah benar-benar sudah tidak ada. Kalau sekiranya masih ada warga yang kesulitan, maka pemkot jangan sampai tidak melakukan intervensi apapun,” ujar Reni Astuti, Selasa (16/6/2020).
Reni mengatakan, apa yang disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke sejumlah media, pemkot benar-benar melakukan penghematan, secara substansi dirinya setuju. Menurut politisi perempuan PKS ini, penghematan adalah langkah yang baik. Tetapi yang tidak kalah penting adalah tidak hanya penghematan, dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 yang dibutuhkan adalah ketepatan, tepat dalam penganggaran dan langkah strategis kebijakan.
BACA JUGA:
”Ketika pasien konfirmasi positif Covid di Surabaya mulai merangkak naik sejak Maret hingga 14 Juni kumulatif konfirmasi positif mencapai 4.014, sembuh 1.269, dan meninggal 317 dari nol kasus di pertengahan Maret. Hal tersebut semestinya menjadi evaluasi mendalam bagi pemkot, di antaranya adalah alokasi anggaran dan penggunaan anggaran hingga saat ini,” jelasnya.
Dia menambahkan, saat Pemkot Surabaya tidak mengambil kebijakan memperpanjang PSBB, wali kota telah menyiapkan Perwali dan menandatangani Pakta Integritas berisi lima poin yang menjadi komitmen bersama yang sudah ditandatangani tiga kepala daerah dari Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.
Poin pertama, pemerintah daerah diminta mengerahkan ketersediaan sumber daya personel, materiil, prosedur, hingga anggaran yang dimiliki untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Dengan poin tersebut maka Pemkot Surabaya harus mengerahkan dan mengoptimalkan APBD guna penanganan covid-19.
“Kalau dengan alasan penghematan, pemkot tidak memberikan support anggaran pada program yang sifatnya unggulan dan signifikan dalam penanganan Covid-19, saya kira itu kurang tepat. Saat ini, angka kasus Covid di Surabaya masih sangat tinggi, kita sudah memperpanjang PSBB hingga 3 jilid, seharusnya saat ini menjadi momen yang penting, kritis dan krusial dalam penanganan Covid,” urainya.
Menurut dia, program dan upaya yang biasa-biasa di waktu lampau tidak dapat diteruskan dengan biasa pula. Untuk itu, katanya, harus pol-polan (optimal) mengerahkan sumber daya yang dimiliki Surabaya dalam bentuk apapun, selama aturan membenarkan.
”Dukungan dari luar seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan swasta tentu patut kita syukuri. Tetapi jangan sampai kita tidak mengoptimalkan anggaran yang kita siapkan yaitu anggaran dalam penanggulangan Covid-19,” katanya. (be)
