PKB Minta Pemkot Surabaya Tak Abaikan Pesantren dalam Penanganan Covid-19
SURABAYA, SURYAKABAR. com – Rencana pelaksanaan new normal pesantren di tengah pandemi Covid-19 di Surabaya ditanggapi serius DPRD Surabaya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Minun Latif meminta Pemkot Surabaya untuk memfasilitasi alat kesehatan (alkes) di setiap pesantren di Surabaya.
“Dalam kondisi penanganan penyebaran Covid-19 ini, kami berharap Pemkot bisa membantu kelangsungan alkes pesantren itu sendiri. Kalau santri dianjurkan masuk, tapi tidak ada pemasukan dari luar, saya meminta Pemkot untuk membantu pesantren tersebut,” ujar Minun Latif, Kamis (4/6/2020).
Meski tidak secara penuh, lanjut dia, minimal Pemkot bisa memberikan beberapa fasilitas seperti alat pengukur suhu atau thermo gun dan beberapa tenaga medis untuk melakukan screening kepada santri sebelum memasuki kawasan pondok pesantren.
BACA JUGA:
- Dinas Pendidikan Surabaya Tunggu Pedoman Kemendikbud, Soal Proses Belajar Mengajar Tahun Ajaran Baru
Tak hanya itu, Pemkot juga diminta mengadakan rapid test dan swab massal kepada para santri. “Dalam aktivitas new normal, tentu tidak terlepas dari fasilitas protokol kesehatan. Itu acuan yang tetap harus dijalankan Pemkot,” tandas Minun.
Seperti diketahui, kebijakan new normal akan dilakukan pemerintah pusat. Pesantren dinilai tak kalah memiliki risiko yang besar dalam penularan Covid-19 mengingat pola sosial yang ada di dalam pondok pesantren sangat erat, serta aktivitas sosial kemasyarakatan yang biasa dilakukan santri-santri di lingkungan pesantren.
Selain itu, untuk para pesantren yang ada di Surabaya, Minun meminta untuk tidak lengah dari pengawasan keluar masuk santri dari luar daerah. Pondok pesantren juga diminta tidak buru-buru meminta para santri untuk segera kembali ke ponpes. Apalagi Surabaya menjadi salah satu kota dengan tingkat penularan Covid-19 cukup tinggi. “Jika nanti kembali ke pesantren, pihak pesantren harus menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya. (be)
