Gubernur Soekarwo Raih Penghargaan Digital Award pada HPN 2019
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Gubernur Jatim, Soekarwo, meraih penghargaan Digital Award pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Grand City Convex Surabaya, Sabtu (9/2/2019).
Penghargaan ini diraih Pakde Karwo, sapaan lekatnya, karena selama dua periode kepemimpinannya, ia terus berperan dalam penguatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis digital.
Mengawali sambutannya, Pakde Karwo menggambarkan warna-warni nusantara yang ditampilkan para penari saat acara pembukaan. Warna-warni tersebut kemudian dijadikan satu menjadi warna putih sebagai lambang warna dasar kehidupan kita.
“Maka hari ini, pers Indonesia memberikan warna putih terhadap kehidupan kita,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo menyampaikan terimakasih dan rasa syukurnya, karena banyak pimpinan lembaga negara hadir dalam kesempatan ini.
“Semua hadir di sini. Artinya, keterbukaan dan tidak ada diskriminasi. Tolong, setelah ini jangan cepat pulang, Jatim tempat kuliner yang bagus, batiknya juga bagus dan produk tasnya baik,” katanya yang langsung disambut tepuk tangan para hadirin.
Menurutnya, penyelenggaraan acara HPN memberikan pencerahan baik media dan masyarakat, yang kemudian berbondong-bondong menghadiri beragam pertemuan dan belajar bersama sebagai bagian berbuat baik terhadap bangsa dan negara.
Menurutnya, wartawan Jatim sangat baik dan produktif. Selama 10 tahun memimpin Jatim, belum pernah mengambil keputusan melalui voting. Hal ini karena orang Jatim sangat jeli dan melihat, nilai tidak bisa dikuantifikasi.
“Maka media dan masyarakat Jatim belajar untuk mengambil keputusan yang baik adalah musyawarah mufakat,” katanya.
Sementara itu dalam sambutannya, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo mengatakan, perkembangan media sosial (medsos) melompat sangat tinggi. Pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 143,26 juta jiwa. 54,68 Persen dari total populasi sebanyak 87,13 persen mengakses media sosial. Menurutnya, yang viral di medsos biasanya jadi rujukan.
Namun, lanjutnya, media konvensional atau media arus utama tetap lebih dipercaya dibanding medsos. Berdasarkan laporan dari Edelman Trust Barometer, pada 2018 lalu kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional 63 persen berbanding dengan media sosial 40 persen.
“Semakin kesini semakin tidak percaya terhadap medsos. Saya bergembira terhadap situasi ini. Selamat insan pers dan media arus utama atas kepercayaan masyarakat ini,” katanya.
Presiden mengatakan, era digital yang diikuti perkembangan masif medsos membuat setiap orang bisa menjadi wartawan atau pemimpin redaksi (pemred). Kadang kondisi tersebut menciptakan sebuah kegaduhan atau ketakutan dan pesimisme.
Salah satunya ketika pemerintah menyampaikan satu informasi yang berisi kabar baik dan fakta. Tetapi, yang muncul di ruang publik hal tersebut disimpulkan sebagai satu pencitraan semata.
“Ketika pemerintah menyampaikan well information society jangan diartikan sebagai kampanye atau pencitraan, tetapi itu untuk membangun masyarakat yang sadar akan informasi,” terangnya.
Di tengah situasi ini, media arus utama sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi, menyajikan informasi yang terverifikasi, menjalankan peran sebagai communication of hope untuk memberikan harapan besar pada bangsa Indonesia.
“Untuk itu saya mengajak pers meneguhkan jati dirinya untuk menjadi sumber informasi yang akurat, mengedukasi masyarakat, tetap melakukan kontrol sosial dan memberikan kritik konstruktif,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menerima penghargaan kemerdekaan pers dari Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. Penghargaan tersebut diberikan untuk mengapresiasi pejabat tertinggi di negeri ini yang dinilai tidak pernah mencederai kemerdekaan pers yang sehat dan positif serta memberikan masa depan yang baik.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengajak seluruh elemen pers untuk kembali meneguhkan kode etik jurnalistik dalam landasan moral. Hal ini penting agar pers melakukan pengawasan dan selalu mengacu dalam kepentingan publik.
“Setiap wartawan Indonesia wajib independen sesuai hati nurani, akurat, dapat dipercaya dan benar-benar obyektif. Pers Indonesia harus mampu menjadi wasit yang adil dalam pemilu 2019 yang akan berlangsung dalam dua bulan ke depan,” katanya.
Dalam acara ini turut dilakukan penandatanganan MoU di antaranya tentang pengembangan tol laut dan pengembangan kapasitas wartawan.
Turut hadir pada acara tersebut Ibu Negara Iriana Jokowi, pimpinan lembaga negara, dubes negara sahabat, Menteri Kabinet Kerja, Gubernur se-Indonesia, pimpinan media serta insan pers dari seluruh Indonesia. (mer/kominfo jatim)
