Kapolda Berharap Tidak Ada Lagi OTT karena Dana Desa
SURABAYA, SURYAKABAR.com – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin mengingatkan para kepala desa di Jawa Timur untuk bisa lebih bijak dan berhati-hati dalam mengelola dana desa. Machfud juga berharap perangkat desa tak lagi terkena operasi tangkap tangan (OTT), setelah ada penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan Kemendes PDTT terkait kerja sama pengawasan dana desa.
Kapolda usai peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) LXV di Surabaya, Rabu (25/10/2017), mengatakan, dengan adanya MoU itu, baik kepala desa, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten, semua diarahkan untuk transparan terkait pengelolaan dana desa, bila perlu ditulis di bilboard.
“Kita harapkan tidak ada lagi OTT karena anggaran dana desa. Ini sifatnya mengawal supaya tidak jadi persoalan hukum, harus digunakan yang tepat,” kata Machfud.
Dia menyarankan, pemerintah desa untuk menggunakan dana desa dengan sebaiknya dan tidak menggunakan dengan pembangunan yang tidak perlu.
“Jangan hanya membangun gapura, tetapi yang bermanfaat untuk desa. Ngapain ada batas. Di negara maju tidak ada batas dan tidak ada masalah. Kita harapkan tidak ada lagi OTT karena dana desa,” ujarnya.
Kapolda akan mengapresiasi jika dana desa digunakan untuk kepentingan pembangunan desa dan meningkatkan nilai. “Tapi kalau dikawal dan diarahkan masih melakukan tanpa sepengetahuan, ya pasti kita tindak,” tandasnya. (mer)
